Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Medco Energi Internasional MedcoEnergi terus melakukan inisiatif pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satu inisiatif tersebut adalah mengonversi pasokan listrik fasilitas produksi di blok-blok migasnya dari gas turbin generator menjadi memanfaatkan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN). Terbaru, mulai Mei 2024, inisiatif tersebut dilakukan pada fasilitas Central Processing Plant Blok Lematang di Muara Enim, Sumatra Selatan.
Pemanfaatan listrik PLN oleh Medco Energi melalui anak perusahaannya Medco E&P Lematang dilakukan melalui nota kesepahaman antara Medco Energi dengan PLN pada The 4th International Convention on Indonesia Upstream Oil & Gas September 2023.
"Dengan penggunaan listrik PLN, Medco E&P Lematang berhasil mengurangi emisi GRK sekitar 14.658 ton CO2e per tahun dan menghemat bahan bakar gas sebesar 0,75 MMSCFD. Hal ini untuk memastikan keberlangsungan bisnis yang bertanggung jawab dan menjaga lingkungan," jelas VP Relations & Security Medco E&P Arif Rinaldi melalui keterangan tertulis, Jumat (24/5).
Baca juga : Sinar Mas Land Bersama IABHI Gaungkan Green Building
Inisiatif konversi serupa sebelumnya juga dilakukan di Blok South Sumatra (Stasiun Serdang,Gunung Kembang, dan Temelat) di Sumatra Selatan dan Blok Bangkanai (Gas Metering, Luwe Hulu, and Karendan Gas Processing Facility) di Kalimantan Tengah. Dengan demikian, total pengurangan emisi GRK dari program konversi Medco E&P sekitar 18.323 ton CO2e per tahun dan penghematan bahan bakar gas sebesar 0,94 MMSCFD.
Konversi tersebut menunjukkan kontribusi Medco Energi pada mitigasi perubahan iklim. Sepanjang 2023 perusahaan mendapatkan beberapa capaian peringkat Enviromental, Social & Governance (ESG) berdasarkan penilaian institusi internasional, yaitu memperbaiki skor Sustainalytics untuk risiko ESG menjadi 29,6 (risiko sedang) dari 36,7 (risiko tinggi), mempertahankan peringkat A dari MSCI ESG dan mempertahankan peringkat B untuk Skor Perubahan Iklim dari Lembaga Pelaporan Internasional CDP.
“Kami akan tetap fokus pada peningkatan kinerja ESG dengan target terukur sesuai strategi perubahan iklim kami untuk memperluas portofolio energi terbarukan dan mencapai Net Zero Emission untuk Scope 1, Scope 2 pada 2050 dan Scope 3 pada 2060. Hal ini sejalan dengan program transisi energi pemerintah,” tandas Arif. (Z-11)
Hingga Juni 2024, infrastruktur penukaran baterai atau SPBKLU sebanyak 2.200 unit sudah disiapkan PLN dan mitra
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyetor dividen sebesar Rp3,09 triliun kepada negara. PLN mencatat angka setoran terbaru itu lebih tinggi dibandingkan 2022 yang hanya Rp2,19 triliun.
PLN EPI tengah mengimplementasikan program co-firing, yaitu substitusi batu bara dengan biomassa pada rasio tertentu
DPP Partai Demokrat memastikan Andi Arief tidak lagi menduduki jabatan strategis di partai. Hal ini menyusul penunjukkan Andi Arief sebagai Komisaris PLN
PT PLN (Persero) menyiapkan sebanyak 52 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk melayani ratusan kendaraan listrik di ajang WWF Bali
Penduduk Indonesia diperkirakan kehilangan 2,5 tahun dari Usia Harapan Hidup (UHH) akibat polusi udara saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan jaringan gas dalam kota.
Meski masih tetap membeli elpiji 3 kg untuk memasak sewaktu-waktu, tetapi dia sudah sangat berhemat.
Kelangkaan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3kg disebabkan karena kebijakan distribusi yang tidak berjalan dengan baik,
DPR minta Pertamina dan pemerintah daerah untuk terus mengawasi distribusi LPG 3 kilogram ini, dimana banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan haknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved