Kementerian PUPR Apresiasi Pengawalan TP4 Kejaksaan

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengapresiasi kehadiran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung.

Selain sangat dirasakan manfaatnya, TP4 juga telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam tiap pelaksanaan tugas pengawalan pembangunan.

Hal itu diungkapkan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto saat membuka Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4 Daerah (TP4D) bidang Infrastruktur Kawasan Indonesia Tengah, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/10).

Kegiatan yang mengusung tema Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju, itu bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pengawalan dan pengamanan TP4D di bidang pembangunan infrastruktur PUPR 2019, termasuk persiapan kegiatan 2020 di lingkup Kementerian PUPR wilayah Indonesia bagian tengah.

Acara tersebut diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pengawalan dan pengamanan TP4D secara serentak antara 13 kepala kejaksaan tinggi dan 64 kepala UPT/Balai/Satker Kementerian PUPR di wilayah Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 1 Maret 2018 di Jakarta.

Baca juga : TP4 Solusi Pengamanan Proyek Strategis Nasiona

"Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Satuan Kerja Kementerian PUPR dengan 13 Kejaksaan Tinggi di wilayah Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara diharapkan dapat memperkuat sinergi yang telah terjalin dengan baik tersebut," ujar Widiarto.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka yang hadir dalam acara tersebut, menambahkan pemilihan Balikpapan sebagai lokasi acara merupakan wujud sinergi Korps Adhyaksa dan Kementerian PUPR dalam mendukung program pemerintah terkait rencana pemindahan Ibu kota yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Jan Maringka berpesan agar kerja sama dengan TP4 dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk pemecahan berbagai permasalahan hukum dan peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Semua itu dilakukan dalam rangka percepatan semua program prioritas pemerintah di pusat dan daerah.

“Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi, dan keterbukaan para pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan. Itu untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat waktu dan tepat sasaran," terang Jan Maringka.

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dibentuk pada 2015 sebagai bentuk kontribusi kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional.

Baca juga : TP4 Jangan Dijadikan Bumper Penyimpangan

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dihadapan para Kajati dan Kapolda pada 24 Agustus 2015 dan 19 Juli 2016, imbuh Jan, diharapakan agar penegakan hukum tidak menimbulkan rasa takut bagi pemerintah dan pelaku pembangunan dalam mengelola anggaran.

Kehadiran TP4 pun dirasakan sebagai kontribusi aparat kejaksaan dalam percepatan pembangunan nasional, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran melalui pengawalan dan pengamanan penegak hukum.

Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur PUPR diselenggarakan stimultan meliputi seluruh satuan kerja kejaksaan dan Kementerian PUPR tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan yang telah terjalin selama ini antar kedua instansi.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah diselenggarakan di Ambon, Maluku, pada Senin (30/9). Kegiatan itu meliputi 10 provinsi di kawasan Timur Indonesia. Sedangkan untuk kawasan Indonesia bagian Barat direncanakan bakal diselenggarakan di Palembang pada akhir Oktober mendatang. (OL-7)