Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali mengatakan bahwa pembahasan mengenai subsidi energi di parlemen beberapa waktu lalu merupakan pembahasan awal yang masih bisa berubah nantinya.
"Pembahasan RAPBN sekarang masih indikatif, masih sangat awal dan bisa berubah," kata Syaikhul kepada Media Indonesia, Sabtu (29/6).
Terkait adanya tanggapan bahwa rencana pemangkasan subsidi energi bisa meningkatkan inflasi, Syaikhul menegaskan, pihaknya menerima semua masukan yang ada.
Baca juga : Subsidi Energi Bakal Dipangkas, Kemenkeu : Masih Diskusi Awal
Menurutnya, komitmen Komisi VII adalah menyeimbangkan kebijakan yang pro-rakyat dan kondisi keuangan negara.
"Jadi kalau ada masukan pemangkasan subsidi energi bisa berimbas inflasi tentu akan kami perjuangkan saat RAPBN definitif nantinya," katanya.
Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan, bahwa masih ada kemungkinan untuk mengkaji kembali terkait rencana pemangkasan subsidi energi tersebut.
"Iya (masih ada kemungkinan untuk dikaji lagi). Pagu indikatif hanya untuk menjaring masukan untuk penganggaran. Nanti aktualnya adalah di APBN definitif," tandasnya. (OL-7)
Berkaca kepada teori ekonomi, katanya, subsidi yang diberikan kepada komoditas itu sampai kapanpun pasti akan ada celah pemanfaatan.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved