Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Nasional Demokrat akan memperjuangkan kemudahan pinjaman untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena mereka salah satu ujung tombak perekonomian.
"Jadi diperlukan aturan yang menjamin kemudahan pelaku UMKM mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya," ujar politisi Partai NasDem, Ade Sudrajat Usman di Bandung, Rabu (27/2).
Ade mengatakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi pelaku UMKM adalah tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan (bankable). Hal itu, kata Ade, akan menjadi salah satu yang diperjuangkan Partai NasDem untuk kesejahteraan masyarakat dan jaminan perizinan lewat perundangan, harusnya disederhanakan.
"Perlu ada sebuah platform yang memberikan jaminan perizinan yang sangat sederhana. Dan itu harus dalam bentuk perundangan-undangan," kata Caleg DPR RI NasDem dapil Jawa Barat II itu.
Menurut dia, perundangan-undangan harus bankable, cukup dengan NPWP sudah selesai (mendapatkan modal). Kalau sudah ber-UMKM, ber-NPWP, dan perputarannya misalnya tidak lebih dari Rp50 juta per bulan sudah bisa dibantu perizinannya.
Ade menilai segala perundang-undangan di Indonesia harus terus diperbaharui sesuai dengan kondisi saat ini. "Kita perlu membuat undang-undang UMKM yang sesuai kondisi dan situasi saat ini. Harus teratur dan terarah," katanya.
Lebih lanjut Ade mengatakan, dalam mengembangkan UMKM koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Oleh karena kata dia, saat ini pengembangan UMKM masih dilakukan oleh berbagai kementerian dan instansi. "Pengembangam UMKM masih overlapping. Baiknya tidak boleh tumpang tindih, harus di satu titik," kata dia.
Baca juga: Pelaku UMKM Harus Berani Tampilkan Merek Lokal
Dia mengatakan, perlu adanya sebuah data terbaru terkait perkembangan UMKM di Indonesia dan data tersebut yang nantinya dapat dijadikan tolak ukur dan rencana pengembangan UMKM ke depan.
"Data harus update, misalnya berapa ribu UMKM yang baik kelas. Itu juga untuk melihat keberhasilan ekonomi kita, berapa pengangguran kita. Karena sudah pasti itu akan berdampak. Kalau tidak ada UMKM yang naik kelas, artinya perekonomian stagnan," lanjut Ade.
Politisi Partai NasDem Irma Suryani juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan sektor produktif bagi UMKM yakni dengan skema Kredit Usaha Rakyat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha.
"Merekomendasikan pada pemerintah agar meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha-usaha ultra- mikro melalui parlemen atau fraksi," katanya. Irma juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk membantu usaha kecil dan menengah agar dapat mengekspor produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital.
Kemudian, mendorong pemerintah untuk meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat. "Mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat business to business ataupun business to consumers," kata dia. (OL-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Gempa magnitudo 4,0 mengguncang Kabupaten Tasikmalaya dini hari, Selasa (28/4). BMKG memastikan gempa tak berpotensi tsunami, getaran dirasakan di sejumlah wilayah.
Perindo menempatkan Jawa Barat sebagai prioritas utama dalam konsolidasi menuju Pemilu 2029.
Kebijakan transisi energi di Indonesia selama ini banyak dirancang di level nasional, mulai dari penetapan target bauran energi, skema pensiun dini PLTU, hingga negosiasi pendanaan.
Berdasarkan hasil analisis model cuaca global hingga lokal dan data observasi, BMKG menyimpulkan potensi hujan lebat dan angin kencang dapat terjadi dalam durasi singkat
BMKG keluarkan peringatan dini angin kencang di Jawa Barat dan hujan lebat di 11 wilayah Indonesia untuk 21 April 2026. Cek prakiraan cuaca lengkapnya.
Dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi oleh pembentukan sirkulasi siklonik di wilayah barat dan timur Nusantara, yang memicu pertumbuhan awan hujan signifikan di berbagai wilayah Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved