Pelaku Industri Fesyen Inggris Blingsatan Pasca-Brexit

Industri fesyen Inggris berada dalam risiko kehancuran nyata oleh kesepakatan perdagangan pasca-Brexit dengan Uni Eropa dan kebijakan pemerintah saat ini, sebuah forum terkemuka memperingatkan pada hari Senin (2/1) waktu setempat.

Lebih dari 400 tokoh industri meneken surat terbuka dari Fashion Roundtable kepada Perdana Menteri Boris Johnson dengan alasan ada "lubang menganga" dalam kesepakatannya di mana seharusnya terjadi pergerakan bebas untuk barang dan jasa industri kreatif. Pernyataan kurang lebih serupa juga disampaikan pelaku industri musik Inggris beberapa pekan lalu. 

Mereka mengatakan perjanjian itu, yang diselesaikan pada Malam Natal hanya seminggu sebelum Inggris meninggalkan pasar tunggal dan serikat pabean blok itu, telah gagal memenuhi janji perdagangan masa depan tanpa friksi.

Kekhawatiran mereka menggemakan sektor lain, dari musik hingga perikanan, yang berpendapat bahwa rezim birokrasi baru membahayakan masa depan industri mereka. "Kami telah diabaikan dalam kesepakatan ini dan kekhawatiran kami diabaikan dalam keputusan kebijakan saat ini," kata surat mereka.

"Kami menyerukan kepada pemerintah untuk mendukung komitmen mereka terhadap perjalanan kerja tanpa hambatan bagi orang-orang kreatif Inggris, termasuk industri mode dan tekstil serta peralatan mereka."

Surat terbuka yang ditandatangani oleh model seperti Twiggy dan desainer termasuk Katharine Hamnett serta bos fesyen ritel, mendesak Johnson untuk mengambil langkah-langkah spesifik untuk mengatasi kekhawatiran mereka.

Ini termasuk menambahkan lebih banyak elemen timbal balik pada perjanjian seperti pajak, sehingga memudahkan pekerja garmen untuk datang ke Inggris, dan bagi pemerintah untuk menawarkan lebih banyak dukungan khusus industri.

"Kami adalah industri yang berkembang, berdasarkan kepemimpinan global, rantai pasokan yang kompleks, dan di atas semua itu, hubungan yang sangat terkait dengan kolega kami di luar negeri," katanya.

Surat itu menambahkan bahwa sektor tersebut menyumbang £ 35 miliar (sekitar Rp679 triliun) ke PDB Inggris dan mempekerjakan hampir satu juta orang, tetapi "berisiko nyata hancur oleh kesepakatan perdagangan Brexit dan kebijakan pemerintah saat ini".

Inggris secara resmi meninggalkan UE setahun yang lalu tetapi tetap terikat oleh aturan dan regulasinya hingga 2021 di bawah persyaratan pemisahannya. (AFP/M-2)