Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sejak 26 Oktober 2023 tercatat setidaknya terdapat 361 juta anomali traffic atau yang bisa dikatakan sebagai serangan siber ke Indonesia.
"Dan ini dipantau dari tempat kami di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan 3 anomali tertinggi yaitu malware sebesar 42%, kemudian diikuti Trojan Activity 35% dan Information Leak 9,3%," ucap Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Nur Achmadi Salmawan pada Kamis (16/11).
Kemudian Achmadi menyebut untuk serangan siber pada sektor keuangan masih data yang diperoleh juga dari BSSN terbesar akan tetap menjadi ancaman adalah malware dan trojan activity.
Baca juga : Bawaslu Banyumas Bentuk Relawan Patroli Siber, Hadapi Pemilu 2024
"2022 ketika masih pandemik ya 2021 itu serangannya jauh lebih tinggi ya sampai 1 tahun itu ada 2 miliar ini biasanya hal ini dihubungkan dengan penggunaan meningkatnya penggunaan sarana online atau sarana digital atau internet. Trend kedepan pola ancamannya masih sama yaitu berupa ransomware dan Advanced Persistent Threat (APT)," ujarnya.
Baca juga : 20% Pengguna Komputer di Indonesia Jadi Korban Serangan Siber
"Kami pelajari dari tahun ke tahun bahwa pola serangannya itu sama namun mungkin dari sisi teknologinya dan orang-orangnya yang kemudian sumber serangan dan targetnya yang berubah-ubah gitu," sambungnya.
Kerugian dari serangan siber antara lain adalah reputasi yang hilang dari satu organisasi terutama penyedia layanan, kemudian juga hilangnya keuangan, kemudian juga hak properti intelektual juga dicuri, kemudian juga kepercayaan publik yang menurun, dan terganggunya pelayanan di masyarakat.
"Amerika mencatat bahwa di tahun 2018 dari serangan fiber itu mengalami kerugian total sekitar US$34,2 miliar dan di Indonesia Rp14,5 triliun di 2022," ungkap dia.
Sebagai perwakilan dari pemerintah, BSSN sendiri telah ditunjuk sebagai institusi yang diharapkan bisa membina keamanan siber nasional.
"Kami sudah menjabarkan ke dalam peran diantaranya kami mempunyai strategi dan kebijakan dan keamanan siber dan sandi secara nasional, kemudian kami juga telah melakukan operasi keamanan siber secara nasional dan pembinaan keamanan siber dan sandi secara sektoral," pungkasnya. (Z-8)
Microsoft mengumumkan pemadaman global yang mempengaruhi produk seperti Outlook dan Minecraft telah diatasi setelah hampir 10 jam.
Mengingat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan nasib data pribadi sejak PDNS 2 Surabaya terkena serangan siber.
CrowdStrike mengeklaim telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Dengan integrasi ini, ARIA menjanjikan perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap berbagai ancaman siber.
Indonesia masih menjadi sasaran empuk bagi serangan siber berupa pencurian data hingga ransomware (perangkat pemeras).
MTM-CSIRT merupakan tim tanggap insiden siber yang berfungsi untuk membantu meningkatkan keamanan, responsibilitas, dan aktif mencegah dan mendeteksi serangan siber.
Studi terbaru Cisco menyatakan, hanya 39% organisasi di Indonesia yang mempunyai kesiapan matang dalam menghadapi risiko keamanan siber modern.
Kemenkominfo dan Katadata Insight Center tahun lalu menunjukkan lebih dari 60% masyarakat masih belum mengetahui keberadaan RUU PDP,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved