Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Dua orang mahasiswa di Kota Surakarta Jawa Tengah mengajukan permohonan judicial review atau uji materiil Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
MK diharapkan tetapk konsisten dalam menguji UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengakui pihaknya sulit menindak pelaku praktik mahar politik, yakni jual beli kursi pencalonan anggota legislatif. Sebab,
PELAKSANA Harian Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan pentingnya pemilih memiliki KTP-el. Hal itu menindaklanjuti temuan 4 juta lebih pemilih yang tidak memiliki KPT-el.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengakui bahwa pelantikan anggota KPU daerah secara bergelombang tidak ideal. Sebab, pelantikan anggota KPU daerah
POLRI menyatakan telah menaikkan status dugaan penyebaran hoaks terkait putusan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Denny Indrayana ke tahap penyidikan.
Pengamat mengatakan pelaporan sumbangan dana kampanye merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan secara konsisten oleh KPU.
Jangan pernah mengajak teman untuk golput pada Pemilu. Awas ada ancaman pidana 3 tahun bagi mereka yang mengajak teman untuk golput.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai banyaknya pasal pidana dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bisa multitafsir dan tidak aplikatif.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu tidak didesain untuk kepentingan kampanye pada Pemilu 2024.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengapresiasi putusan MK tentang sistem pemilu proporsional terbuka, yang sejalan dengan semangat demokrasi.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan melaporkan advokat Denny Indrayana soal dugaan kebocoran putusan sidang uji materi tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 itu karena dalil pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum.
Polda Metro Jaya menurunkan 1.202 personel untuk mengamankan Gedung Mahkamah Konstitusi.
Juru bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan MK sudah bekejar sesuai kaidah dan etik.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap, apa yang diputuskan MK putusan dapat menjadi putusan yang tidak mengganggu berjalannya proses pemilu yang saat ini tengah berjalan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) diprediksi akan menolak permohonan uji materi sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif pada sidang pembacaan putusan, Kamis (15/6).
Indonesia memiliki tiga lembaga penyelenggara pemilu, apa saja kah?
SISTEM proposional terbuka merupakan amanat dan suara demokrasi yang paling nyata dilakukan oleh publik dalam menentukan masa depannya.
PEMBACAAN putusan MK soal gugatan sistem proporsional tertutup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan digelar pada Kamis, 15 Juni 2023 mendatang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved