Berita Terbaru Undang Undang Hari Ini

Bantah Salahgunakan Jabatan, Kepala BP2MI Tegaskan Tetap Bekerja Sesuai Aturan

Para pekerja migran Indonesia adalah orang-orang yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya sehingga tidak perlu diarahkan.

Anita Wahid Lihat Fenomena ‘Mendinganisme’ di Publik soal Memahami Demokrasi

Anita Wahid melihat fenomena mendinganisme di publik dalam hal memahami demokrasi. Sebagian publik menganggap demokrasi saat ini tidak lebih parah dari era orde baru (orba).

Penuhi Tuntutan Apdesi, DPR RI akan Perjuangkan Revisi UU Desa

Dalam laporannya ke awak media, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menduga massa yang berdemo pada Rabu itu (31/1/2024) telah mempersiapkan peralatan untuk mericuh.

Cara Daftar Sejuta Sertifikasi Halal Gratis dari BPJPH Kemenag

Pada tahun ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka fasilitasi satu juta sertifikasi halal gratis (Sehati). 

Perempuan di Parlemen: Kunci Terwujudnya Kebijakan Pro Perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga, menegaskan bahwa kehadiran perempuan di parlemen memiliki peran krusial dalam pembentukan kebijakan 

Panglima TNI Pastikan Jajarannya Netral di Pemilu 2024

Anggota TNI aktif harus netral atau tidak boleh berpolitik praktis di Pemilu 2024.

Butuh Kontrol atas Penyalahgunaan Kekuasaan Presiden di Pilpres

Direktur Eksekutif RISE Institute Anang Zubaidy mengungkapkan presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi harus tunduk pada Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Lahan Basah Jadi Potensi SDA Luar Biasa yang Harus Dikelola secara Bijaksana

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa sesuai konstitusi amanat Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan seluruh kekayaan sumber daya alam (SDA) harus dimaksimalkan

Kemenhub: Pemerintah Wajib Sediakan Angkutan Umum yang Aman dan Terjangkau

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa angkutan umum menjadi kewajiban daripada pemerintah. 

Cawe-Cawe Jokowi Kejauhan, Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Harus Diatur

Atas dasar itu, ia menilai Indonesia membutuhkan undang-undang yang mengatur khusus tentang lembaga kepresidenan

Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Tenaga Kerja, Mungkinkah?

Bila pada BPJS Kesehatan, penerima bantuan iuran sekitar 100 juta orang, bagaimana dengan penerima bantuan iuran untuk BPJS Tenaga kerja?

DPR: Sirekap Hanya Alat Bantu Penghitungan Suara, Tidak Wajib Diterapkan

Saan Mustopa mengingatkan dalam konteks pemilu 2024 ini, terkait dengan Sirekap, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya.

Pekan Depan DPR Bahas Kepastian Jadwal Pilkada

KOMISI II DPR akan segera membahas tentang kepastian jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pihaknya akan membahas jadwal tersebut

Pahami Politik Legislasi dan Kedepankan Kepentingan Rakyat

CALON presiden (capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo bertekad tak akan bergantung pada pimpinan partai politik (parpol) saat mengusulkan undang-undang (UU).

Fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia dan Landasan Hukum

Fungsi dan peran kementerian menjadi krusial untuk melihat dinamika pemerintahan dan keputusan-keputusan di tingkat kementerian dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Politik Penginternasionalan Bahasa Indonesia

Untuk meneguhkan politik penginternasionalan bahasa Indonesia, sangat penting dipahami bahwa bahasa Indonesia bukan—dan tidak sama dengan—bahasa Melayu.

Kemenparekraf Rangkul Industri Kreatif Diskusikan Dampak RPP Kesehatan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) beserta pelaku industri kreatif melakukan pertemuan untuk mendiskusikan berbagai potensi dampak negatif atas aturan tersebut.

6 Pokok Penting dalam Aturan Terbaru Amortisasi Perpajakan

Untuk aturan amortisasi barang tak berwujud, Slyvia menjelaskan bahwa terdapat kesamaan dengan bangunan permanen.

Peradi Diberi Kewenangan Melaksanakan Pendidikan Advokat

Ada sekitar 78 ribu peraturan tidak sinkron dan harmonis dengan ketentuan hak asasi manusia dan UUD 1945.

Kemenperin dan Asosiasi Pengusaha Minta RPP Kesehatan Tidak Merugikan Petani

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki serapan tenaga kerja yang besar dan memiliki dampak ganda yang luas.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting