Berita Terbaru Uji Materi Hari Ini

NasDem Minta MK Segera Putus Perkara Uji Materi UU Pemilu Untuk Beri Kepastian Hukum

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Bidang Pemenangan Pemilu Jakfar Sidik mengatakan pihaknya menginginkan sistem proporsional terbuka.

Mahkamah Konstitusi Belum Agendakan Sidang Putusan Sistem Pemilu

"Sidang sudah selesai, tapi putusan belum diagendakan," ujar juru bicara MK Fajar Laksono kepada Media Indonesia

DPR Pertanyakan Uji Materi Soal Kewenangan Kejaksaan Usut Kasus Korupsi

Semua aparat penegak hukum, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi.

Puskapol UI: Pemilu Proporsional Tertutup Menjauhkan Pemilih dan Turunkan Angka Keterwakilan

Sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup berpotensi menjauhkan pemilih dari para kandidat dan partai dan menurunkan angka partisipasi pemilih.

PKB: Putusan MK Proposional Tertutup Patut Diabaikan

ANGGOTA DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu, karena UUD tidak mengatur sistem pemilu.

15 Serikat Pekerja Minta Mahkamah Konstitusi Respons Aspirasi Pekerja 

Menurut Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, perjuangan buruh saat ini sangat berharap betul kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi.

Ketua Umum Alwasliyah Pertanyakan Jaksa Tangani Korupsi Digugat ke MK

Kiai Masyhuril mempertanyakan judicial review ini, karena dalam persoalan penyelidikan korupsi oleh Kejaksaan, tidak berdiri sendiri.

Persoalkan Masa Jabatan Pimpinan Parpol, Calon Kader Uji UU Parpol ke MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Partai Politik.

Jimly Asshiddiqie: Kejaksaan Selidiki Korupsi Sesuai Amanat UU

Tidak ada yang salah (Kejaksaan punya kewenangan penyelidikan korupsi), memang begitu sesuai dengan amanat yang diberikan undang-undang.

Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK, Setara Institute Sebut MK Keluar Jalur

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia calon dan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sudah keluar jalur karena bukan kewenangannya.

MK Putuskan Pembinaan Pengadilan Pajak Di Bawah Mahkamah Agung, Bukan Kemenkeu

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 26/PUU-XXI/2023 terkait undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Dinilai Terlalu Dini, MK Tolak Permohonan Pengujian UU KUHP

KUHP baru tersebut mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Wapres Nilai Putusan MK Bikin KPK Lebih Efektif

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperpanjang masa jabatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa membuat lembaga itu lebih efektif.

MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji Ketentuan Pajak Penghasilan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penarikan kembali oleh pemohon terkait Pengujian Materiil Undang-Undang omor 7 Tahun 2021 mengenai perpajakan.

Penyelesaian Sengketa Pilpres di MK Tetap 14 Hari Kalender

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak mengubah jangka waktu penyelesaian sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Penyelesaian sengketa pilpres di MK tetap 14 hari kalender.

Peraturan Terkait Masa Berlaku SIM Digugat ke MK

MK menggelar sidang uji materiil pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang mempersoalkan masa berlaku surat izin mengemudi (SIM)

Komisi III DPR Bingung MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK

WAKIL Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tak habis pikir Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan gugatan terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masa Jabatan Pimpinan KPK Ditambah, MK Dinilai Tak Penuhi Kepentingan Publik

Putusan MK menambah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun menjadi 5 tahun disebut tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Anggota DPR Arsul Sani Usulkan Jabatan Pimpinan KPK Cukup Tiga Tahun

Anggota DPR Arsul Sani mengingatkan makin lama suatu masa jabatan, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan juga makin besar.

Ketua Badan Legislasi Daerah DPD RI Gelar Uji Publik UU Nomor 1 Tahun 2022 di Sulawesi Utara

Kegiatan uji publik yang berlangsung di Kantor DPD RI Sulawesi Utara, Sabtu (13/5), dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok terarah (FGD)

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting