NEWSTICKER

Berita Terbaru Sidang Mk Hari Ini

Pemerintah Minta MK Tunda Sidang Uji Materi UU KUHP
27/2/2024 17:41
Perwakilan Presiden/Pemerintah menyampaikan pihaknya belum siap dan akan berkoordinasi dengan kejaksaan
Ahli Tegaskan Komite Fatwa Produk Halal Bantu MUI Perkuat Sistem Jaminan Produk Halal
21/2/2024 21:20
Komite Fatwa Produk Halal akan merespons dan mengantisipasi pertanyaan dari para pelaku usaha terkait kasus hukum baru yang berhubungan dengan produk halal yang berkembang cepat.
Soal Dokumen Perbaikan Permohonan belum Ditandatangani, MKMK: Sudah Diklarifikasi
02/11/2023 21:58
KETUA Majelis Kehormatan MK Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dokumen perbaikan permohonan yang belum ditandatangani sudah diklarifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Diskusi Moya Institute: MK Membuka Diri Untuk Dipolitisasi
17/10/2023 21:47
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai sedang mempromosikan konstitusional evil atau kejahatan konstitusional. MK dinilai membuka diri untuk dipolitisasi.
MK tidak Konsisten, Pengamat : Salah Satu Hakim Diduga Ada yang Curang
16/10/2023 21:31
Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan ada peristiwa aneh dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan batas usia capres-cawapres.
MK Dinilai Inkonsisten Jika Ubah Sistem Proporsional
09/5/2023 19:59
MAHKAMAH Konstitusi (MK) bakal dinilai inkonsisten jika mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.
MK Tolak Permohonan Uji Materil UU KUHP dan UU ITE
14/4/2023 20:09
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima atau menolak permohonan uji materil UU ITE dan KUHP.
MK Tolak Permohonan Uji Materiil UU Pers
30/3/2023 15:14
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).
Sidang MK: Pasal Karet dalam UU ITE Bikin Resah Masyarakat
29/3/2023 17:21
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai memuat sejumlah pasal karet. Hal itu berpotensi merugikan masyarakat.
PSI Gelar Aksi Simpatik Tolak Pemilu Tertutup
08/3/2023 22:35
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar kegiatan aksi simpatik dan edukatif menolak sistem pemilu proporsional tertutup
MK Bentuk Mahkamah Kehormatan tangani 'Pembajakan' Putusan
30/1/2023 18:37
Enny menambahkan pembentukan MKMK itu akan segera diresmikan dengan penandatanganan peraturan MK tentang MKMK.
Banjir Gugatan UU Pemilu, MK Tegaskan Semua Permohonan Prioritas
03/1/2022 15:30
Norma yang paling banyak diuji ialah Pasal 222 UU Pemilu terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20%.
Pemohon Tuding Wali Kota Airin Bantu Pelanggaran Pilkada Tangsel
29/1/2021 13:45
Wali Kota Airin Rachmi Diany selaku pengarah tim kampanye Benyamin-Pilar membagikan uang santunan anak yatim yang bersumber dari Baznas.
BPK Curiga Ada yang Ingin Lemahkan Kewenangannya
27/10/2020 20:27
BPK menyatakan bakal menyempurnakan standar dan metode pemeriksaan yang digunakan.
UU Korona Tingkatkan Kerentanan APBN oleh Krisis
15/7/2020 20:35
Membuka batas defisit hingga melebihi 3% tanpa batas maksimal menjadi sumber rentanya APBN terhadap terpaan krisis seperti yang terjadi di penghujung Orde Baru.
Kelanjutan Tiga Gugatan UU Korona Tunggu Rapat MK
13/7/2020 20:40
Baru berjalan dua bulan sejak disahkan, undang-undang sudah digugat tujuh kelompok pemohon ke Mahkamah Konstitusi.
Bersidang di Mahkamah Konstitusi Sambil Kuliah
09/7/2020 15:55
Para pemohon yang sebagian merupakan mahasiswa keberatan dengan perpres tentang penaikan tarif BPJS Kesehatan yang terbit hanya dua bulan sejak MA menganulir peraturan sebelumnya.
MK Tetap Sidang Tatap Muka Hari Ini
28/4/2020 08:50
Sidang perdana dengan agenda pendahuluan itu dapat disaksikan di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI.
MK hanya Izinkan 3 Pemohon Masuk Ruang Sidang
23/4/2020 07:05
Sidang pendahuluan pengujian perppu itu akan mengacu pada ketentuan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mencakup penjarakan fisik (physical distancing)
Mahkamah Konstitusi Tiadakan Sidang hingga 30 Maret
18/3/2020 09:00
Keputusan itu ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal MK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) di lingkungan MK