Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Padjadjaran Halal Center Universitas Padjadjaran Souvia Rahimah menyatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait sertifikasi halal.
Orang di Indonesia masih banyak yang belum memahami urgensi sertifikasi halal.
Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) akan dimulai bulan Maret ini sampai Desember 2022.
KEPALA Halal Science Center (HSC) LPPM IPB University Prof Khaswar Syamsu menyebutkan terdapat 85% rumah pemotongan hewan (RPH) di Indonesia yang belum memiliki sertifikat halal.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengatakan logo halal yang baru seharusnya mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
DPD RI menyoroti kegaduhan publik terkait logo halal Indonesia yang baru saja dirilis. Pemerintah pun diminta meninjau kembali logo tersebut.
Masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam tahapan sertifikasi halal. Itu sejak pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat halal.
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki wewenang dalam menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.
Logo halal yang baru menggunakan khat Kufi. Khat ini memang tidak ditujukan untuk kepentingan baca tulis, tapi lebih pada kepentingan estetika.
Tholabi menjelaskan dalam Pasal 33 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditegaskan tentang penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang Fatwa Halal.
Baik wayang maupun batik sudah menjadi warisan Indonesia yang diakui dunia. Keduanya ditetapkan Unesco sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya non bendawi
SEKJEN Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menegaskan bahwa fatwa halal tetap pada kewengan MUI. Artinya sertifikasi halal tidak bisa ditetapkan Kemenag tanpa dasar Fatwa MUI.
SEKRETARIS Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan memastikan label halal milik MUI masih bisa digunakan hingga 5 tahun ke depan.
KEMENTERIAN Agama melalui keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal, telah mengganti label halal secara nasional.
Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi halal.
Pelaku UMKM berharap dapat mendapat kepastian untuk memperoleh sertifikasi halal, bahkan memungkinkan digratiskan.
Diharapkan Rakornas berjalan dengan baik dan menjadikan Salimah sebagai motor penggerak atau pelopor bagi organisasi untuk sama-sama berperan aktif demi kemajuan bangsa.
Tepat pada tanggal 2 Februari 2022, diresmikan sertifikasi halal untuk line produk skincare halal mulai dari bahan yang dipakai hingga proses produksinya.
BUPATI Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga meminta PHRI menetapkan harga hotel dan kepastian makanan yang dihidangkan halal, untuk menyedot wisatawan ke Simalungun.
Keunggulan yang dimaksud terkait meningkatkan efikasi psikologis dalam vaksinasi covid-19. Bagi umat Islam, ini jaminan bahwa secara syariat aman.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved