Berita Terbaru Regulasi Hari Ini

Perkuat Kepatuhan Regulasi Terkait Blockchain dan Kripto, Binance Gabung ACSS 

Binance akan memanfaatkan materi pelatihan, basis data komprehensif, dan jaringan mendalam di ACSS untuk makin meningkatkan keterampilan dan keahlian timnya. 

Dorong Konsolidasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, OJK Terbitkan Aturan

Implementasi Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2022 diharapkan mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPRS bagi perekonomian daerah dan industri perbankan nasional.

Menaker Klaim Perppu Ciptaker Bentuk Perlindungan Pemerintah

Terutama dalam melindungi tenaga kerja dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah berbagai tantangan dinamika sektor ketenagakerjaan.

RUU Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa Cegah Pelanggaran HAM

Menurut KSP, RUU tersebut perlu segera disahkan untuk mencegah terulangnya kasus pelanggaran HAM berat. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Tim PPHAM, yang menghasilkan rekomendasi.

Kini Mata Utang Kripto Diatur OJK, Bagaimana Nasib Kripto ?   

Kripto yang selama ini dianggap sebagai aset komoditas dan diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kini dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dukung Ekosistem Kripto yang Kondusif, Binance Bergabung ke Chamber of Digital Commerce

“Binance telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam ekosistem yang sedang berkembang ini dan kami sangat senang menyambut Binance dan kontribusinya terhadap Komite Eksekutif kami,”

Jaksa Agung Instruksikan Anak Buah untuk Pelajari KUHP Baru

Dalam masa peralihan KUHP yang akan berlaku tiga tahun setelah disahkan, Jaksa Agung memerintahkan jajarannya untuk memahami dan menguasai semua materi yang diatur.

Kemenkumham: Revisi KUHAP Fokus pada Tiga Poin Krusial

Kalangan akademisi dan publik juga bisa mengkritisi dan melakukan penelitian yang objektif terhadap peran polisi dan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum.

KSP Pastikan KUHP tidak Bertentangan dengan Demokrasi

Produk hukum tersebut merupakan hasil manifestasi dari aspirasi publik, yang menyuarakan pentingnya peraturan perundangan sesuai dengan konteks Indonesia saat ini.

Imigrasi Pastikan KUHP Baru tidak Pengaruhi Kedatangan WNA

Pernyataan Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengutip data kedatangan WNA melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut, Udara dan Darat periode 6-9 Desember 2022.

Kemendagri Pastikan Perppu Pemilu Segera Terbit

Pernyataan Kemendagri merespons keinginan KPU terkait penerbitan Perppu Pemilu, lantaran tahapan proses Pemilu 2024 tergolong padat.

Industri Aset Virtual Respons Seruan G20 untuk Tawarkan Solusi Isu Regulasi

Sejumlah Penyedia Layanan Aset Virtual atau Virtual Asset Services Providers (VASPs) telah mengumumkan usulan industri khusus yang ditujukan kepada para regulator global

Peraturan terkait Rokok Diminta Berdasarkan Bukti Ilmiah

PERATURAN terkait rokok diminta berdasarkan pada bukti ilmiah. Termasuk, dalam menekan jumlah perokok di Indonesia.

Eks Napi Boleh Nyaleg Setelah 5 Tahun, Perludem: Keputusan Tepat

Diketahui, Mahkamah Konstitusi memutuskan eks narapidana koruptor dilarang maju sebagai calon anggota legislatif, jika belum lima tahun keluar dari penjara.

Pemerintah Pastikan RKUHP tidak Merugikan Masyarakat

Kemenkumham menyatakan bahwa pemerintah telah berdiskusi dengan DPR RI dan ICJR untuk membahas sejumlah poin kontroversi dalam RKUHP.

Pakar: Atasi Penyakit Jantung dengan Preventif, bukan Kuratif

PENCEGAHAN penyakit jantung harus dilakukan secara preventif, bukan kuratif. Langkah itu bisa dilakukan dengan memperkuat regulasi kesehatan yang membatasi konsumsi rokok dan GGL.

MK: Pemberhentian Hakim Konstitusi di Luar UU Ganggu Independensi

Polemik mengenai pemberhentian hakim MK mencuat, setelah DPR sebagai lembaga pengusul mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah.

LKPP: KPU Punya Risiko Besar Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Menyoroti putusan MA periode 2014-2020, terdapat 44 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang melibatkan anggota KPU dan KPUD.

Mahfud MD Sebut RUU KUHP akan Disahkan Desember

Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan pada RUU KUHP. Namun, pembahasan RUU KUHP sudah berlangsung bertahun-tahun, yang dalam prosesnya tidak mungkin semua pihak sepakat.

Binance Menerima Registrasi Penyedia Layanan Aset Kripto Di Siprus

Registrasi itu mengizinkan Binance untuk menawarkan layanan, termasuk layanan spot, kustodian, staking, dan kartu,

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting