Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai pembentukan budaya antirasuah di Indonesia penting. Regulasi dan pengawasan yang kuat diyakini percuma jika kebiasaan kotor masih ada.
"Regulasi sudah cukup kuat, aparatur penegak hukum dan aparat pengawas sudah kuat, sarana prasarana sudah cukup, budaya hukum antikorupsinya yang belum ada," kata Firli melalui keterangan tertulis, Senin (31/7).
Firli mengatakan KPK bakal terus menggelar kegiatan antirasuah di berbagai tempat di Indonesia. Tujuannya agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang buruk dan bahayanya korupsi bagi negara.
Baca juga: OTT di Basarnas, Firli: Pemberantasan Korupsi Jangan Berhenti
"Karena itu salah satu pendekatan yang KPK lakukan melalui pendidikan, peringatan, kesadaran bahwa korupsi itu bahaya supaya seluruh elemen bangsa tidak ingin lakukan korupsi," ucap Firli.
Program pencegahan dan pendidikan KPK dipastikan diperkuat. Meski begitu, Firli memastikan taring penindakan tidak akan tumpul.
Baca juga: Dikritik Soal Koordinasi, KPK Tegaskan Mabes TNI Sudah Diajak Ekspose Kasus Basarnas
"Sudah cukup banyak yang ditangkap KPK, tapi belum mampu hentikan korupsi. Sebab orang melakukan korupsi banyak," ucap Firli.
Mencegah tindakan korup dinilai lebih mujarab ketimbang menindak. Menurut Firli, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk menciptakan budaya antikorupsi di Indonesia.
"Diantaranya menurut teori Gone karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan hukuman yang rendah. Untuk itu dilakukan pendekatan pendidikan dengan harapan dapat mengubah perilaku orang," tutur Firli. (Z-3)
Kehadiran mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, dinilai membuat seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menarik.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BPS melaporkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.
Tercatat, pada tahun 2023, Jawa Tengah sudah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina bersama oleh Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) harus berasal dari latar belakang pegiat antikorupsi.
Salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari korupsi ialah dibutuhkan sistem pendidikan moral antikorupsi.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
MANTAN Ketua KPK Firli Bahuri dicegah ke luar negeri dan saat ini pencegahan tersebut diperpanjang. Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan nasib paspor Firli usai pencekalan diperpanjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved