Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETELAH disahkannya Rancangan Undang-Undangan Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan, kini pemerintah tengah bersiap untuk menyusun aturan turunan dari implementasi UU tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebut bahwa akhir bulan ini Kemenkes akan menyelesaikan public hearing untuk mendapatkan masukan masukan dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disusun.
"Setelah itu akan dilakukan penyusunan pasal per pasal dari RPP tersebut yang selanjutnya akan ada sosialisasi kembali dan mendapatkan masukan dari berbgaai pihak," kata Nadia saat dihubungi pada Minggu (24/9).
Baca juga: Aturan Turunan UU Kesehatan Jadi Tumpuan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Daerah
Nadia menyebut bahwa pada minggu lalu ada beberapa topik yang dibahas dalam public hearing yang dilakukan Kemenkes.
"Ada 32 public hearing yang dilakukan secara hibrida dan akan lanjut pada minggu ini," ungkap Nadia.
Baca juga: Ahli Minta Turunan UU Kesehatan Atur Aborsi hanya Dilakukan di Rumah Sakit
Terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan aturan turunan UU Kesehatan, Nadia menjelaskan bahwa tidak ada hambatan yang dihadapi pemerintah.
"Hanya memang karena cukup banyak amanah turunan dari UU 17/2023 (tentang Kesehatan) sehingga cukup banyak kemungkinan pasal-pasal yang akan disusun dan untuk harmonisasinya membutuhkan waktu," tandasnya. (Z-6)
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2024, Indonesia Institute For Social Development (IISD) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan.
Selama pemerintah terus mengakomodasi kepentingan industri dalam regulasi zat adiktif, maka sampai kapanpun upaya perlindungan kesehatan anak tidak akan pernah tercapai.
Data Outlook Perokok Pelajar Indonesia pada 2023, sebanyak 47,06% anak membeli rokok secara eceran dengan tempat membeli rokok terbanyak di kios.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan kelar pada Agustus 2024
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat.
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) diminta untuk menyoroti isu terkait pengawet roti yang dianggap tidak sesuai standar.
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DIREKTUR Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, menyebut bahwa Indonesia sudah sangat siap untuk menjadi pesaing di industri kendaraan listrik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved