Berita Terbaru Reforma Agraria Hari Ini

Menteri ATR Diminta Siapkan Skema Penyelesaian Sengketa

Saya minta Menteri ATR untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa yang akan dijadikan pedoman oleh instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia.

Konflik Agraria Paling Banyak Diadukan ke Ombudsman

"Pertanahan masih jadi problem yang sistemik," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya di Kompleks Media Group, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (5/3).

Satu Peta Geospasial Hindarkan Overlapping

Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 77,3 juta hektare lahan atau 40,6% dari total luas wilayah Indonesia yang berstatus tumpang tindih.

Surya Tjandra Kawal Reformasi Agraria

SUDAH lebih dari 100 tahun, warga empat suku menempati lahan di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pa-kedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Kebijakan Kawasan Hutan Hambat Reforma Agraria

Penguasaan lahan kehutanan secara berlebihan akan memperlambat upaya pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Wacana Penghapusan IMB dan Amdal Tuai Pro-Kontra

Sofyan menyebut IMB dan Amdal tidak diperlukan jika setiap kabupaten/kota telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Desember, Pemerintah Umumkan Tambahan Luas Baku Sawah

Pemerintah melakukan penghitungan di 20 provinsi untuk yang utama sebagai sentra produsen padi, sementara 14 provinsi lainnya akan tetap dihitung hanya saja bukan yang utama

SPI Siap Jadi Garda Terdepan Menjalankan Reforma Agraria

Menurutnya berbagai kebijakan akan dikenang sebagai warisan Jokowi yang akan menjadi batu pijakan bagi pemerintah untuk mendorong kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.

Pembahasan RUU Pertanahan Dilanjutkan di Periode Mendatang

Usia UU No 5 Tahun 1960 itu sudah hampir enam dekade. Artinya, sudah banyak poin di UU tersebut yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Petani Simalungun Adukan PTPN IV ke Presiden

"Kami memohon pada Bapak Moeldoko maupun Bapak Presiden untuk membantu kami menyelesaikan permasalahan kami selama 35 tahun. Kami tunggu-tunggu belum selesai."

Menteri LHK Luruskan Ucapan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria

Menteri LHK juga telah pula menetapkan lahan segar dari hutan 938.878 hektare yang setiap saat bisa diberikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. 

Jokowi Terima Masukan Petani

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo telah menerima perwakilan petani yang menggelar aksi Hari Tani Nasional 2019 di seberang Istana Merdeka, Jakarta.

Penghapusan IMB Baru Sebatas Wacana

Rencana tersebut mencuat karena Sofyan melihat, selama ini, IMB bukanlah perizinan yang efektif. Pasalnya, banyak pelaku usaha yang menyalahi izin pembangunan yang telah diberikan.

28 Organisasi di Sumut Tolak Pengesahan RUU Pertanahan

Habisnya konsesi perkebunan pun tidak serta merta menjadikan tanah yang menjadi objek konflik tersebut bisa dikuasai petani dan masyarakat adat.

5.200 Warga Terima SK Tanah dari Presiden

SK untuk pengelolaan tanah dengan total luas 133.000 hektare itu diberikan secara simbolis oleh Presiden kepada warga dan masyarakat adat di Taman Digulis, Pontianak

Layanan Berbasis Digital, Pengurusan Hak Tanggungan Semakin Cepat

Pengurusan sertifikat hak tanggungan akan jauh lebih cepat, yakni dari biasanya seratus hari hanya menjadi tujuh hari.

Kalimantan Barat Dipilih Jadi Lokasi Pertama Penyerahan TORA

Pemerintah telah menyetujui pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di 130 kabupaten dan kota seluruh Indonesia dengan total luas lahan 330.357 hektare.

UGM Kawal Pembahasan RUU Pertanahan

Wakil Rektor UGM Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, Bambang Agus Kironoto mengatakan bahwa UGM memiliki histori memberikan masukan saat pembahasan U Pokok-Pokok Agraria tahun 1960.

RUU Pertanahan Perbarui Sistem Informasi Pertanahan

MENTERI Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat proses perampungan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan

DPR Sulit Sahkan RUU Pertanahan Jika Pemerintah Belum Satu Suara

Jika tidak ada kesepakatan diantara kementerian terkait, DPR akan menemui kesulitan dalam mengesahkan RUU Pertanahan. 

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting