Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Beberapa kementerian yang terkait dengan RUU Pertanahan harus mencapai pendapat satu suara dan solid.
Terkait RUU Pertanahan, Prof Ida Nurlinda menjelaskan, RUU sangat berpotensi menimbulkan konflik.
Jutaan hektare lahan tidak produktif yang mestinya untuk petani guram jangan jatuh ke tangan tuan tanah. Sektor pertanian dan peternakan menjadi prioritas.
Redistribusi lahan harus memerhatikan tiga aspek, yakni lokasi lahan, subyek penerima lahan serta dukungan program sistematis dari pemerintah
Pemerintah berusaha melakukan percepatan redistribusi karena banyak penduduk yang tinggal di kawasan hutan membangun sejumlah fasilitas umum seperti masjid hingga perumahan.
Anggita Komiis IV DPR RI menilai RUU Pertanahan memiliki masalah besar dan bisa memicu konflik karena bertentangan dengan sejumlah UU lain.
PROGRAM Pemerintah Provinsi (Pemprov)DKI Jakarta bertajuk Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) berada di pusaran kasus karena sedang tersangkut masalah agraria.
RUU Pertanahan harus ditunda dan dikembalikan pada semangat yang terkandung dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria.
Sebaiknya pembahasan RUU Pertanahan ditunda untuk didalami kembali pada periode DPR hasil Pemilu 2019 yang sebentar lagi akan dilantik.
RUU Pertanahan menyisakan 9 bab pendukung lain yang diproyeksikan bisa rampung dalam dua bulan ke depan
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, tumpang tindih masalah pertanahan terus menurun.
Ia mengatakan, untuk kawasan hutan lindung dan DPCLS yang ada di Kampung Tua akan menjadi urusannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Meminta agar pemerintah daerah bisa senafas dengan pemerintah pusat dalam koordinasi dan mengupayakan percepatan.
Tahun ini disepakat 167 kasus konflik agraria akan diselesaikan
Kita kembali fokus pada agenda perjuangan petani untuk mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan.
DALAM mengusut konflik pertanahan atau agraria, pemerintah diminta untuk mengedepankan perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam penyelesaiannya.
Joko Widodo menegaskan, selama ini dirinya berkomitmen dalam menciptakan kebijakan prorakyat. Salah satunya melalui reforma agraria yang sudah diberlakukan selama lima tahun kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla.
Sejumlah terobosan dikerjakan antara lain melalui program perhutanan sosial dan reforma agraria.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved