Keterlibatan CSO untuk Atasi Konflik Agraria Didukung

KONFLIK agraria merupakan salah satu masalah pelik di Tanah Air. Itu sebabnya inisiatif Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam konflik agraria mendapat dukungan dari kalangan pegiat reformasi birokrasi.

Menurut mereka cara tersebut dinilai tidak hanya akan mempercepat penyelesaian konflik agraria yang terus bertambah dari tahun ke tahun, melainkan juga merupakan cara penyelesaian baru konflik agraria yang lebih holistic dan terpadu.

Baca juga: DPR : Sertifikat Tanah Elektronik Harus Aman dari Kejahatan Siber

Dukungan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika. Menurut dia, konflik agraria merupakan salah satu persoalan krusial di masyarakat yang meski selalu dilakukan penyelesaian oleh pemerintah senantiasa bertambah dari tahun ke tahun. Mengutip  catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menurut Nova pada 2017 saja setiap hari terjadi dua konflik agraria, atau sekitar 659 konflik dalam setahun. Angka itu meningkat hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya, 2016, dengan cakupan lahan seluas 520 ribu hektare dan melibatkan 652 ribu kepala keluarga.

Dengan perhatian besar pemerintah yang terus melakukan segala upaya, termasuk membagi-bagikan tanah beserta sertifikat lahannya, angka tersebut pada 2020 lalu menurun  menjadi 241 kasus dengan korban 135 ribu kepala keluarga.

“Artinya, kasus-kasus konflik agraria memang besar dan krusial menimbulkan gesekan di masyarakat,” kata Nova. Dalam hal ini Nova sepakat dan mendukung keyakinan dan tekad Presiden Jokowi pada momentum Hari Tani 24 September 2018 untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria. Pada saat itu Presiden tidak hanya membagikan 17 ribu sertifikat tanah kepada warga Tangerang dan Bogor, tetapi juga menyatakan target untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik-konflik agraria dan menerbitkan jutaan sertifikat lahan untuk dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma.

Dengan besarnya jumlah kasus konflik agraria setiap tahun, menurut Nova, langkah yang dilakukan KSP  jelas sebuah terobosan yang efektif. Pelibatan keempat CSO yang telah banyak terlibat dalam mediasi konflik agraria, yakni Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Gema Perhutanan Sosial (GEMA PS), kata Nova, memungkinkan penanganan yang lebih holistic, dibandingkan cara sebelumnya yang cenderung lebih yuridis-normatif.

“Artinya, pemerintah telah membuka diri untuk memungkinkan penyelesaian yang lebih integratif, yang memungkinkan tertutupnya peluang timbulnya kasus-kasus baru, baik di lahan yang sama atau pun di tempat lain,” kata Nova.    

Nova mencatat, KSP Moeldoko memang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kasus-kasus agraria. Beberapa waktu lalu KSP Moeldoko mengakui bahwa reforma agraria bukan hanya pengesahan sertifikat tanah, tapi juga mendistribusikan lahan kepada masyarakat. Di saat yang sama Moeldoko mengatakan bahwa peraturan presiden tentang reforma agraria yang diteken Jokowi itu akan menjadi dasar hukum pemberian lahan untuk rakyat. Bukan cuma sertifikasi lahan, tapi  pemerintah juga bertekad membagi lahan tidak tergarap untuk komunitas lokal.  (Ant/A-1)