Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KPK mengungkapkan hanya otak dari pungli rutan KPK yang akan diproses hukum.
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan persidangan etik terkait pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang menjerat 90 pegawai Lembaga Antirasuah.
Alexander mengatakan pungli sudah terjadi sejak lama. Pada periode sebelumnya, pelaku penerima langsung dihukum.
KPK akan menguatkan sistem pencegahan yang tidak mungkin lagi akan timbul kecurangan seperti pungli di rutan.
Pelau dugaan pungli di rutan KPk akan dijerat dengan pasal pemerasan saat persidangan.
KPK akan membawa perkara pungli di rutan ke persidangan demi menjaga muruah instansi antirasuah itu.
Sebanyak 45 orang dimintai keterangan terkait dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) oleh petugas ke narapidana.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti yang menyebutkan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) terjadi sejak 2016. Namun, saat itu belum terstruktur.
Dewas KPK mengatakan uang pungli yang dikumpulkan masuk ke rekening masing-masing pegawai Rutan.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan mengatakan penerima pungli mengantongi ratusan juta rupiah.
Dewas KPK mengumpulkan banyak bukti terkait skandal pungli di rutan dengan memeriksa 169 orang.
KPK memastikan 93 pegawai yang terlibat skandal pungli akan tetap diproses hukum, meski sudah divonis etik.
Sebagaian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan uang terkait skandal pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang mencapai Rp270 juta.
ICW menilai KPK gagal melakukan pengawasan setelah 93 pegawainya harus menjalani sidang etik akibat skandal pungli di rutan.
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pemecatan tersebut sangat beralasan mengingat oknum kepala sekolah itu diduga telah menerima uang.
DPRD Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mendesak Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Wahyu Mijaya setop pungutan sekolah berkedok uang pembangunan di SMA-SMK Negeri Kota Depok
Ombudsman Republik Indonesia atau ORI mempertanyakan uang pungutan terutama yang berkedok sumbangan di lingkaran SMA-SMK Negeri Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
SEKOLAH Negeri SMA-SMK di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dikabarkan memungut bayaran pembangunan jutaan rupiah per siswa. Bayaran tersebut lebih besar dari SMA-SMK swasta.
DUNIA pendidikan kembali dikejutkan oleh dugaan pungli di SMKN 1 Depok. Pungli di sekolah disebut bukan hal baru, tetapi lagu lama yang terus diulang-ulang, seakan tanpa efek jera.
POLRES Manggarai Barat, menetapkan Kepala Desa Golo Bilas, Ahmad Radit, sebagai tersangka kasus pungutan liar penerbitan surat tanah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved