Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyebut biaya transportasi dan logistik masih sangat tinggi. Padahal, selama sepuluh tahun terakhir pemerintah sudah menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan menekan biaya logistik.
Secara logika, ketika infrastruktur dibangun secara masif, biaya angkutan dan logistik akan bisa ditekan. Namun, itu tidak terjadi karena ada satu hal yang masih menghambat, yaitu pungutan liar (pungli). Infrastruktur tidak akan mampu menyelesaikan persoalan jika aparat penegak hukum di lapangan masih terus melakukan aksi tersebut
"Sebenarnya biaya logistik ini tinggi karena ulah pihak-pihak yang masih melakukan pungli. Pungli di lapangan itu marak sekali. Jadi meski infrastruktur sudah memadai, selama masih ada pungli, ya biaya tetap tinggi," ujar Djoko kepada Media Indonesia, Minggu (19/5).
Baca juga : Kemenhub Pastikan Pembangunan Infrastruktur Transportasi sudah Indonesiasentris
Ia pun mendesak pemerintah untuk bisa menertibkan pungli. Ia melihat upaya itu sudah dilakukan namun masih belum optimal. Pemerintah dinilai tidak serius mengatasi problem tersebut.
"Ini harus diberantas agar perekonomian kita semakin baik. Jika tidak, sopir harus terus menyiapkan biaya yang mahal hanya untuk mengirim barang dan pungli itu bukan hal baru," tandasnya.
Di sisi lain, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia Kiki Verico melihat performa logistik di Indonesia sudah cukup baik, bahkan bisa membantu menahan tingkat inflasi di bawah 3%.
Baca juga : Menhub Klaim Proses Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tumbuh Cukup Merata
Ia mengatakan infrastruktur yang ada saat ini membuat penyaluran atau pengiriman produk dari pusat produksi ke konsumen menjadi lebih cepat dan. Itu secara langsung menurunkan biaya distribusi yang akhirnya menekan harga juga barang.
"Truk-truk sekarang sudah lewat jalan tol, dan semua serba digital, jadi tidak ada ekonomi biaya tinggi di situ," jelas Kiki.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pihaknya telah menyelesaikan 25 proyek strategis nasional (PSN) di sektor transportasi dalam sepuluh tahun terakhir. Itu meliputi tujuh pembangunan bandara, tujuh pembangunan jalur kereta api, dan 11 proyek pelabuhan. (Z-11)
Penguatan sislognas dapat dicapai di antaranya melalui program penguatan ekosistem logistik nasional, program penguatan infrastruktur dan konektivitas.
Jabodetabek, wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara dan kedua di dunia dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa, tetap menjadi magnet bagi pencari hunian.
Rute angkot ber-AC ialah mulai dari Terminal Depok Jalan Margonda hingga Terminal Jatijajar melewati Jalan Grand Depok City (GDC).
Angkot modern jadi pilihan langkah jangka menengah untuk memecah kebutuhan angkutan umum.
Rangkaian Trem Otonom telah dikirim dari Tiongkok pada awal Juli 2024.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
DIREKTUR Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan terjadinya pungutan liar (pungli) karena kesenjangan ekonomi. Pendapatan pariwisata tidak sampai ke masyarakat lokal
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pungutan liar (pungli) dalam kedatangan kapal wisatawan di Raja Ampat, Papua Barat.
KPK mendalami kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya dengan memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Antirasuah Cahya H Harefa
Stranas PK menyebut pungutan liar dalam proses pembongkaran muatan maupun pengiriman barang di pelabuhan masih terjadi. Itu menjadi sangat miris karena system digital sudah diterapkan.
SEORANG oknum petugas tiket masuk objek wisata Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan dengan menetapkan tarif masuk Rp20 ribu.
Kasus dugaan pungli terhadap tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang yang mencapai Rp40 juta per orang masih terus diusut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved