NEWSTICKER

Berita Terbaru Pkpu Hari Ini

Anggaran Pemilu 2024 Bakal Ditetapkan Setelah PKPU Selesai
12/9/2021 14:30
peraturan tersebut menjadi dasar atau patokan pelaksanaan pemilu 2024. Dari sana, besaran anggaran yang dibutuhkan bisa diperkirakan.
Rencana Moratorium PKPU dan Kepailitan Tidak Tepat
25/8/2021 07:50
PKPU merupakan win-win solution bagi kreditur dan debitur.
Peraturan KPU untuk Pemilu 2024 Mulai Disusun Sesuai Prioritas
15/8/2021 12:30
Saat ini ada sejumlah draf atau rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang tengah disiapkan di antaranya PKPU tentang Program, Tahapan, dan Jadwal baik untuk Pemilu maupun Pilkada 2024
Pelaksanaan Sidang PKPU Selama Pandemi Harus Seragam
30/7/2021 23:55
Saat ini terjadi perbedaan pelaksanaan PKPU antarpengadilan niaga.
Garuda Pelajari Permohonan PKPU My Indo Airlines
19/7/2021 19:22
Pengajuan permohonan PKPU tersebut sehubungan dengan adanya kewajiban usaha Perseroan kepada MYIA yang belum dapat terselesaikan, dalam kaitan kerja sama layanan penerbangan kargo.
Kurator Jelaskan Perkara Kepailitan PT JSR dan AOS
27/5/2021 13:10
Kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor sebagaimana dijelaskan Pasal 69 UU KPKPU.
Debitur Tetap Tak Diberi Akses Dokumen Tagihan 5 Juta Dolar AS
25/5/2021 09:53
SIDANG Rapat Pencocokan Piutang perkara kepailitan PT JSR dan PT AOS di PN Jakarta Barat berakhir ricuh. Pasalnya, debitur tidak diberi akses mencocokkan data tagihan sebesar 5 juta dolar AS.
Proses Pailit PT. JSR dan PT. AOS Potensi Rugikan Negara
21/5/2021 14:51
PT Java Star Rig (JSR) dan PT Atlantic Oilfield Services (AOS) menegaskan proses PKPU menyebabkan terhentinya operasi pengeboran yang berpotensi rugikan negara.
PT JSR dan PT AOS Duga Ada Penggelembungan Tagihan
20/5/2021 09:19
KUASA hukum PT Java Star Rig (JSR) dan PT Atlantic Oilfield Services (AOS) meminta ditunjukkan dokumen-dokumen tagihan $ 5.543.117 seperti yang diklaim debitur, Camar Resources Canada Inc.
Akhirnya PKPU GRP Resmi Dicabut
22/3/2021 20:00
STATUS Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Gunung Raja Paksi (GRP) resmi dicabut, hari ini, Senin (22/3) berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga, Jakpus.
Pengurus PKPU GRP Diingatkan Menteri Yasonna agar Fair
08/3/2021 20:25
PENGURUS atau Kurator Permohonan Kewajiban Penundaan Utang (PKPU) PT Gunung Raja Paksi, Tbk hendaknya mematuhi pesan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk bekerja profesional.
Ajukan Fee Rp80 Miliar, Pengurus PKPU GRP Dinilai Tidak Fair
05/3/2021 18:20
MASALAH jumlah imbalan jasa Pengurus dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Gunung Raja Paksi (GRP) masih belum mencapai kesepakatan.
Bayar Utang Rp215 Miliar, GRP Segera Mohon Pencabutan PKPU
02/3/2021 15:35
UPAYA PT Gunung Raja Paksi (GRP), Tbk untuk memohon pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mendapat sinyal positif.
Miliki Kas Rp536 M, GRP Ajukan Permohonan Pencabutan PKPU
24/2/2021 21:55
KUASA Hukum PT Gunung Raja Paksi, Tbk akan mengajukan permohonan Pencabutan PKPU karena harta, solvabilitas, asumsi yang jauh lebih besar daripada utangnya.
PCNU Bekasi: Warga Nahdliyin Terdampak PKPU GRP
02/2/2021 19:30
PUTUSAN terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) ternyata berdampak sangat luas.
Ikut Terdampak Putusan PKPU, Warga Sukadanau Mengadu ke Jokowi
29/1/2021 19:15
PULUHAN warga Sukadanau, Cibitung, Kabupaten Bekasi melakukan orasi di halte sekitar Istana Negara, Jumat (29/01). Mereka mengadukan nasib ke Presiden, meminta keadilan ditegakkan.
Karyawan GRP Pertanyakan Putusan Hakim
26/1/2021 17:00
PULUHAN karyawan PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) demo di Pengadilan Niaga, Jakpus mempertanyakan keputusan hakim yang mengabulkan permohonan PKPU PT NBU kepada GRP.
Pihak GRP Optimistis Permohonan PKPU Ditolak
23/1/2021 22:55
KUASA hukum PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) optimistis, hakim akan menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Naga Bestindo Utama.
Cakada yang Wafat Harus Segera Diganti
06/10/2020 12:00
KPU meminta partai politik atau gabungan partai politik segera mengganti cakada yang meninggal di tengah proses pilkada.
Jangan Ada lagi Kerumunan Massa
01/10/2020 05:31
Masa kampanye Pilkada 2020 dinilai paling krusial. Menteri Dalam Negeri berharap tidak ada kerumunan massa. Jangan Ada lagi Kerumunan