Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU), masih digodok di KPU. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menerangkan banyak peraturan yang tidak berubah dari PKPU sebelumnya.
"Kalau yang habis pemungutan suara sampai penetapan relatif tidak ada perubahan," ucap Hasyim, Selasa (19/4).
Kemudian, lanjut Hasyim, awal tahapan sampai pencalonan relatif turut tidak mengalami perubahan peraturan.
Baca juga: Durasi Kampanye Dipersingkat, Capres Bisa Kunjungan 5 Kabupaten Sehari
Hasyim menjelaskan peraturan yang harus dicek ulang ialah pencalonan sampai daftar calon tetap (DCT), logistik, dan kampanye.
"Tinggal tiga itu saja yang harus dimatangkan lagi," ungkapnya.
"Karena tiga ini saling berkaitan ya, yang namanya pengadaan logistik dimulai dari DCT, karena by name di surat suara, tentu harus ada namanya," paparnya.
Lalu, lanjut Hasyim, kampanye juga dimulai setelah 3 hari DCT.
"Intinya mulai dari timelinenya, durasi pencalonannya berapa lama, dimulai kapan, DCTnya kapan, kita matangkan lagi untuk sinkronisasi dengan pengadaan logistic maupun untuk kampanye," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyampaikan pihaknya akan melakukan konsinyering pada 21-23 April mendatang.
Adapun topik yang akan dibahas menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) KPU dengan Pemerintah pada 13 April 2022.
"Konsinyering akan membahas detail-detailnya tahapan. KPU juga nanti akan menyisir anggaran,” ungkap Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Senin (18/4).
Diketahui, awalnya, KPU mengusulkan Rp86 triliun. Namun, pemerintah keberatan karena upaya pemulihan dari dampak covid-19 masih membutuhkan dana besar.
KPU pun memangkas usulan anggaran menjadi Rp76,6 triliun. Hasyim mengemukakan hasil penyisiran anggaran terbaru nantinya akan menentukan berapa total kebutuhan anggaran pemilu 2024. (OL-1)
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin mengungkap ada tiga jajarannya yang mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak akan menggunakan pesawat jet lagi untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Bawaslu mengakui adanya putusan Mahkamah Agung di tengah tahapan Pilkada 2024 menimbulkan sejumlah persoalan.
KPU mengambil sejumlah langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah DKPP memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua maupun anggota KPU RI terkait kasus asusila.
KPU tak menampik bahwa putusan DKPP yang memberhentikan tetap Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua maupun anggota KPU RI berpotensi menimbulkan sentimen negatif dari publik
PUTRA bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, berpeluang ikut kontestasi pilkada serentak 2024, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodasi putusan MA
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved