Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pelatihan akan diselenggarakan pada 27 Juni-1 Juli 2022 secara online, dengan dua tema yaitu kelas Pedagogik Sains dan kelas Asesmen Sains.
Tujuannya, agar menghasilkan UU yang komprehensif membuat dunia pendidikan di Tanah Air lebih baik
KETUA Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi meminta agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional dipaksakan..
PGRI meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-Ristek untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi PPPK Guru tahun 2021.
Pasalnya, draft RUU dinilai tidak lebih baik. Kementerian Dikbudristek seharusnya fokus pada masalah pendidikan di masa pandemi dan pascapendemi.
KRITIK terkait proses pembahasan revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diinisiasi Kemendikbudristek terus bermunculkan.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan Indonesia membutuhkan lebih dari satu juta karena memang honorer sekian lama yang tidak terekrut.
Pada prinsipnya PTMT 100% memiliki cita-cita yang sangat mulia supaya tidak terjadi learning lost dan ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki proses/hasil pembelajaran di masa pandemi.
Tahun 2022 dunia pendidikan harus menata ulang sistem pendidikan nasional dengan melibatkan semua komponen pendidikan nasional.
PANDEMI Covid-19 memunculkan dampak di berbagai bidang termasuk dunia pendidikan.
Menurut Ambu Anne, keselamatan dan kesehatan anak didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama dalam masa pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendesak pemerintah daerah (pemda) memberikan perhatian khusus kepada para guru non-PNS di daerahnya masing-masing.
”Mewakili Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami menyambut baik sekali kegiatan yang digelar PGRI ini dalam memajukan pendidikan di Tangsel,”
Hingga saat ini, PGRI menyatakan belum ada temuan pelanggaran atau masalah lain terkait protokol kesehatan selama PTM terbatas di sekolah.
PGRI sendiri membuat link pengaduan guru honorer mulai dari persiapan hingga usai seleksi PPPK. PGRI meramu 15 masalah yang dihadapi guru honorer dalam menghadapi seleksi PPPK.
PENGURUS Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menerima sekitar 19.752 aduan dari para guru honorer dari berbagai daerah di seluruh Indonesia terkait pelaksanaan tes PPPK.
Namun, PGRI mengakui adanya keterbatasan pengawasan dari sekolah setelah PTM berakhir. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan dari orang tua siswa.
PGRI mendorong dari awal tidak hanya hasil tes seleksi saja yang dinilai tetapi mulai dari linearitas, masa kerja, penghargaan, dan prestasi.
Upaya meminimalisasi terjadinya klaster sekolah dengan dengan melalui koordinasi dan komunikasi pemerintah pusat hingga daerah.
"Kami membuka, menerima, dan masuk pengaduan baru sekitar 20 ribu lebih intinya ada yang dipertanyakan oleh guru honorer terkait dengan seleksi PPPK 2021," kata Dudung
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved