Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SELEKSI guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah kembali dibuka, namun di sisi lain masih banyak guru PPPK yang sudah lolos tahun lalu dan masih belum menerima penempatan. Saat ini pendidikan Indonesia disokong oleh kurang lebih 1.600.000 guru honor.
Wakil Sekretaris Jenderal PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dudung Abdul Kodir mengatakan bahwa untuk guru yang sudah lolos di 2021 dan belum mendapatkan penempatan, mereka mendapatkan prioritas utama penempatan di 2022.
"Di 2022 mereka sudah mendapatkan prioritas P1 menurut surat edaran dari Permen PAN & RB nomor 20 tahun 2022 bahwa bagi guru yang sudah dinyatakan lulus di 2021 tetapi belum mendapatkan formasi jumlahnya kurang lebih 167.000 itu akan di akomodir di 2022 sebagai prioritas pertama atau P1," jelas Dudung saat dihubungi pada Rabu (4/1).
Namun, guru-guru itu harus berharap agar kabupaten dan provinsi mengusulkan jumlah sesuai dengan kuota yang lulus itu, agara mereka semua bisa terangkat. "Tetapi apabila ada kabupaten/kota yang tidak mengusulkan sesuai jumlah kouta yang lulus passing grade berarti masih ada guru-guru yang tertinggal, lagi lagi ini harus ada koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," bebernya
Solusi yang harus dilakukan adalah janji dari Kementerian di 2022 ini akan ditingkatkan jumlah yang akan diangkat. Tapi sampai saat ini PGRI belum mendapatkan nominal jumlah yang diangkat di tahun 2022. "Pemerintah pusat di 2022 akan menyerahkan seleksi itu ke kabupaten/kota berdasarkan administrasi yang sudah ada. Itu sebetulnya yang menurut saya harus segera dilakukan, diutamakan bagi guru-guru yang usianya sudah lanjut, karena banyak guru honor yang sampai pensiun tetap honor, ini yang kita prihatin. Tidak ada penghargaan, dedikasi atas perjuangan para guru yang sudah mengabdi," pungkasnya. (H-1)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Dalam pelaksanaan SNBT yang akan segera berlangsung, pihaknya telah melakukan berbagai macam antisipasi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi membuka seleksi terbuka untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.
Selain pelaksanaan secara luring, Labschool juga menyediakan layanan tes seleksi daring bagi peserta yang berada di luar negeri.
Berdasarkan regulasi terbaru, Kemenag menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi anggota Baznas dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dengan pengawasan ketat.
Ketokohan menjadi faktor penting untuk menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pendaftaran mulai hari ini, Kamis (10/7) sampai 29 Juli mendatang
Pada pemilihan pejabat yang dilakukan secara terbuka, biasanya pendaftar baru mendaftar menjelang penutupan pendaftaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved