Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas olahraga prestasi, elemen-elemen yang terlibat di dalamnya masih kerap jalan sendiri-sendiri.
Diharapkan masyarakat bisa lebih memahami pentingnya budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari.
Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang menjadi UU akan bersetuhan dengan dua UU, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Ketahanan dan Keamanan Siber.
PENGURUS pesantren di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan berkelanjutan di setiap daerah.
Maliki mengatakan dalam Stranas tersebut mencakup lima pilar utama diantaranya pertama terkait perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu.
Beleid tersebut dimunculkan demi mengakomodir pemberian penghargaan berupa uang dengan besaran maksimal Rp580 juta untuk satu masa jabatan.
Perpres tersebut diterbitkan karena bencana pandemi covid-19 secara nasional yang tentunya berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah
Komisi IX DPR RI melihat ada potensi ego sektoral dari 20 K/L terkait program pengentasan stunting. Perpres diminta lebih cepat selesai agar diketahui kewenangan BKKBN terhadap program ini.
ENAM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) resmi berubah bentuk menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).
Empat lembaga riset pemerintah dilebur, yakni LIPI, BPPT, Batan dan Lapan. Hal itu tertuang dalam Perpres BRIN terbaru.
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan banyak regulasi selama ini memiliki kelemahan. Seperti Perpes RAN PE secara konsep bagus, tapi pelaksanaan harus lebih bagus.
DPR mempersoalkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021, yang menyebut pengerahan TNI dalam penuntasan terorisme harus berdasarkan pada keputusan politik negara.
BPJS Kesehatan menyatakan tidak benar pemberitaan media massa yang menyatakan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas III PBPU dan BP pada 2021 tetap sebesar Rp25.500 per bulan.
Antara usaha kecil dan besar dalam negeri memiliki kesempatan yang sama.
Diharapkan juga UMKM mampu bersaing dengan perusahaan besar.
Perpres 10/2021 bukan perpres pertama yang pernah dicabut Jokowi.
Teknisnya ke depan yaitu merevisi Perpres 10/2021 dengan menyatakan penghapusan lampiran tersebut sepanjang menyangkut investasi minuman keras.
Presiden harus menerbitkan peraturan presiden baru yang berisi perubahan atas peraturan tersebut, khususnya menghilangkan ketentuan lampiran yang terkait dengan minuman keras.
Menurut Jubir Wapres Masduki Baidlowi selain terkejut dengan adanya Perpres itu, Ma’ruf merasa cukup tersudut dengan aturan ini.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved