Berita Terbaru Pemilu Hari Ini

Ganjar-Mahfud Peduli UMKM, Siapkan Lapak 40 Persen di Ruang Publik

Ganjar dan Mahfud akan mengalokasikan 50% anggaran belanja barang maupun jasa pemerintah, BUMN, BUMD untuk Koperasi dan UMKM.

Organisasi Advokat Deklarasi Dukung Pemilu Adil tanpa Kecurangan

Organisasi Advokat Indonesia (OAI) menyatakan dukungan untuk terlaksananya pemilu yang adil tanpa kecurangan dan menekankan setiap advokat untuk menjunjung tinggi prinsip nonpartisan.

Mahfud MD Memulai Kampanye dari Sabang Aceh

Mahfud dijadwalkan mendarat di Pulau Weh pukul 7.45 WIB melalui penerbangan dari Jakarta. Ia kemudian akan mengunjungi Puskesmas Desa Jaboi untuk bertemu dengan masyarakat.

Bawaslu Bantah Banyak Kecolongan Dugaan Pelanggaran Pemilu

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membantah pihaknya banyak kecolongan dugaan pelanggaran pemilu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menerangkan Bawaslu bukan kecolongan, namun kesulitan

Bentuk Pelanggaran Netralitas Pemilu Ada di Tingkat Regulasi dan Tingkat Lapangan

Ombudsman menyampaikan akar masalah pelanggaran netralitas di pemilihan umum (pemilu). Menurutnya ada dua faktor besar yang disorot lembaga tersebut.

Apresiasi Calon Legislatif Populer 2024-2029 Siap Digelar

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, para calon anggota legislatif (caleg) saat ini saling bersaing untuk mendulang suara terbanyak agar dapat melenggang ke Senayan.

Tim Hukum Nasional Bersumpah Cegah Kecurangan Pemilu untuk Amin

Mereka tidak akan takut dengan intimidasi yang mungkin akan diterima saat prosesnya nanti.

Anies: Pemerintah Selanjutnya Dihasilkan dari Pemilu Jujur

Tujuan pemilu, kata Anies, menghadirkan pemerintahan yang diinginkan publik.

Ada Deklarasi Kampanye Damai, Jalan di Sekitar KPU Ditutup

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pengalihan lalu lintas dimulai pukul 12.00 WIB. Rencananya skenario tersebut berlangsung hingga 18.00 WIB.

Anies Minta Kaum Muda Suarakan Gerakan Perubahan untuk Keadilan

Ketua Gerakan Nusantara Dimas Oky Nugroho mengatakan kaum muda kini sudah melihat dan menyadari siapa sosok yang memang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depan.

Kentongan Bambu, Dukungan untuk Anies-Muhaimin sudah Menyebar ke Pelosok Tanah Air

Sekretariat Kolaborasi Indonesia mengatakan gerakan kentongan bambu sekarang ini tidak hanya berada di pulau Jawa, tetapi sudah masuk ke Aceh, Kalimantan, bahkan Papua.

Luxon Dilantik Sebagai Perdana Menteri Selandia Baru

Luxon dilantik enam pekan setelah partai konservatif, Partai Nasional, menang di Pemilu, mengakhiri enam tahun kekuasaan Partai Buruh, yang dipimpin oleh Jacinda Ardern.

Debat Capres Jadi Ajang Gen Z dan Milenial Tentukan Pilihan

“Ada data-data survei lain yang menunjukkan di sini teman-teman yang gen z dan milenial itu justru akan menjadikan momentum debat capres-cawapres sebagai penentu akhir."

Anies Tuding Aturan Internal KPK Terlalu Longgar

Anies menuturkan sebaiknya seorang komisioner maupun staf KPK harus menjaga standar kegiatan dalam sehari-hari dengan mengikuti prinsip dan etika yang tinggi.

DPP Persaudaraan 98 Serukan Pemilu yang Jujur

DPP Persaudaraan 98 menyelenggarakan Sabtu Biru Langit Ceria, Jakarta, Sabtu (25/11). Kegiatan ini dalam rangka menyambut pilpres dan pemilu yang jujur. 

Ketua Bawaslu Minta Pengawas Pemilu Tingkatkan Koordinasi

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dalam sambutannya, berharap pesta demokrasi kali ini dapat berjalan secara jujur, damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Bentuk Tim Pengawas Kampanye untuk Awasi Peserta Pemilu

Jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk memastikan peserta kampanye memenuhi serta mengikuti aturan yang termuat dalam UU No 7/2017.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat sebesar Rp1.572,2 triliun.

Netralitas ASN dan Aparat Jadi Syarat Wajib Jamin Legitimasi Pemerintahan Baru

Dampak yang ditimbulkan jika mereka tak netral bukan hanya mencederai prinsip pemilu demokratis, tapi juga berpotensi membuat jalannya pemerintahan yang baru terbentuk jadi tak efektif.

Perlu Aturan Hukum untuk Hadapi Politik Dinasti

LARANGAN politik dinasti patutnya diatur secara tegas. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan politik dinasti. Tidak mudah untuk mengatur hal tersebut karena pernah diputus MK.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia