Bawaslu Bentuk Tim Pengawas Kampanye untuk Awasi Peserta Pemilu

Jelang dimulainya tahapan kampanye pada 28 November 2023, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk tim pengawasan di seluruh tingkatan. Jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk memastikan peserta kampanye memenuhi serta mengikuti aturan yang termuat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Tim pengawasan kampanye dibentuk untuk melakukan pengawasan sehingga tahapan kampanye tidak keluar dari koridor aturan," ujar Anggota Bawaslu Puadi dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu (26/11).

Puadi menjelaskan Bawaslu daerah harus memastikan seluruh peserta pemilu dan pilpres mendaftarkan diri sebagai tim atau pelaksana kampanye kepada KPU sesuai dengan tingkatan. Tidak hanya itu, pendaftaran tim kampanye harus dilakukan tiga hari sebelum dimulainya masa kampanye.

Baca juga: Kejagung Pantau Penggunaan Dana Kampanye pada Pemilu 2024

Seluruh pengawas pemilu juga harus memastikan peserta pemilu memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

“Tolong diperhatikan untuk menyampaikan ke KPU sesuai tingkatannya. RKDK dengan LADK harus dipastikan," ungkap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu.

Baca juga: Bawaslu dan Gugus Tugas akan Diskusikan Iklan Susu Prabowo

Selain itu, Puadi meminta para pengawas pemilu untuk memastikan peserta pemilu mendapat akun resmi terkait kampanye di media sosial (medsos).

“Harus diperhatikan juga seluruh peserta pemilu memiliki akun resmi media sosial tekait kampanye di medsos," kata lelaki asal Jakarta itu.

Anggota Bawaslu Totok Hariyono menambahkan segala ucapan dan tindak tanduk pengawas pemilu harus selalu netral serta berintegritas. Dia meminta para pengawas tidak menunjukkan preferensi politik masing-masing di ranah umum.

"Setiap warga bangsa, termasuk penyelenggara pemilu dijamin hak politiknya. Kita punya preferensi politik, tapi preferensi politik sebagai penyelenggara tidak boleh dinampak-nampakkan," tegas Totok mewanti-wanti ribuan pengawas pemilu yang hadir dalam Konsolnas.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum itu juga mengatakan jajaran Bawaslu di daerah harus tertib anggaran.

“Terakhir, bicara apapun, bertindak apapun harus sesuai norma peraturan perundang undangan. Preferensi politik tidak boleh memengaruhi kita (penyelenggara pemilu). Dalam menegakkan aturan harus sesuai peraturan perundang-undangan," tandas Totok. (Z-11)