Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membantah pihaknya banyak kecolongan dugaan pelanggaran pemilu.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menerangkan Bawaslu bukan kecolongan, namun kesulitan menindak dugaan pelanggaran tersebut dalam kerangka hukumnya.
“Misalnya, soal kampanye. Pelanggaran paling banyak di kampanye. Sebelumnya kan sosialisasi. Kami sudah kritik di awal, bahwa tolong masa sosialisasi diatur dengan baik,” tegas Bagja dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Sentra Gakkumdu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11).
Baca juga: Bawaslu: Masa Tenang adalah Masa Paling Tidak Tenang
“Jangan juga masa sosialisasi lebih ketat daripada masa kampanye. Itulah kemudian terjadi permasalahan,” ungkapnya.
Bagja mengingatkan waktu kampanye kali ini lebih sedikit ketimbang pemilu sebelumnya.
Baca juga: Jalankan Putusan MK, Putusan KPU Dinilai Sesuai Koridor
Bagja pun mengaku ada ketidakjelasan aturan sebelum masa kampanye. Untuk sekarang, Bagja mengaku Bawaslu akan mengandalkan Sentra Gakkumdu untuk menyamakan kembali pemahaman dengan Polri dan Kejaksaan.
“Karena di masa kampanye inilah itu akan lebih banyak terjadi. Karena larangan itu ada di masa kampanye, paling banyak pada masa kampanye dan setelah kampanye baik dalam pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Itu yang paling banyak terjadi pelanggaran,” tuturnya. (Ykb/Z-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved