Berita Terbaru Pemerintahan Hari Ini

DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasi Omnibus Law

DPR RI meminta pemerintah gencar melakukan sosialisasi Omnibus Law kepada masyarakat. Dengan begitu, proses legalisasi bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan asumsi negatif.

DPR Masih Tunggu RUU Omnibus Law

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih menunggu Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. Pemerintah diharapkan segera menyerahkan draf tersebut.

Kajian Eks Kombatan IS Dilengkapi Analisis Riwayat Hidup

Pemerintah tengah mengkaji 600 kombatan eks Negara Islam (IS) di Suriah dengan melakukan profiling atau analisis riwayat hidup. Hasilnya menjadi landasan keputusan Presiden Jokowi.

Pemprov Sumut Dorong Pengembangan Kuala Tanjung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara meyakini Kuala Tanjung mampu berkontribusi signifikan bagi ekonomi nasional, termasuk daerah sekitar.

Pencegahan Karhutla Tidak Perlu Tunggu Kemarau

Pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Tanpa perlu menunggu musim kemarau tiba.

Natuna Jadi Tempat Observasi WNI, Bupati Harapkan Kompensasi

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, meminta kompensasi terhadap pemerintah. Pasalnya, Natuna dijadikan lokasi observasi WNI yang baru pulang dari Tiongkok, menyusul penyebaran virus korona.

Sukseskan PON, Pusat dan Daerah Harus Bersinergi

DPR meminta pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi bersinergi untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasioanal (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua.

Pemerintah Kaji Dampak Penyebaran Virus Korona

Pemerintah tengah mengkaji dampak penyebaran virus korona. Tak dapat dipungkiri, isu virus yang berasal dari Tiongkok ini mengguncang ekonomi domestik, khususnya di sektor pariwisata.

Mencari Solusi Masalah Masyarakat Lewat Cianjur Ngawangun Lembur

Agenda rakorda banyak membahas berbagai program kerja pada awal tahun sekaligus jadi ajang tukar pikiran terkait persoalan yang ada di kecamatan.

Mendagri Wajibkan Pemda Lakukan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Suatu bangsa akan punah secara perlahan, jika kaum perempuan dan anak di negara tersebut tak terlindungi keberlangsungan hidupnya.

Publikasi RUU Omnibus Law Tunggu Sampai DPR

Pemerintah akan mempublikasikan seluruh draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law termasuk Cipta Lapangan, setelah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Kepala Desa Harus Paham RPJMDes

Kepala desa harus bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan RPJMDes, RKPDes dan APBDes dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Pelayanan di Kantor Desa Neglasari Tetap Berjalan

Kabag Pemerintahan dan Desa Setda Kabupaten Tasikmalaya, Zaenal Furkon mengatakan, pelayanan desa telah dipindah ke lokasi darurat di samping kantor desa.

UU SDA 2019 Buka Peluang Korporasi Privatisasi Usaha Air

Dengan Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA) No.17 Tahun 2019, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya kepada korporasi untuk melakukan privatisasi usaha air

Sultan Oman Qaboos bin Said Meninggal

Televisi dan kantor berita pemerintahan Oman mengumumkan, Sultan Qaboos bin Said, meninggal, Sabtu (11/1) pagi.

Bupati Demak Keluarkan Aturan Larangan Bertamu Jam 17.00-19.00

Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Jawa Tengah Muhammad Rifai memandang surat edaran larangan bertamu atau menerima tamu di Demak pada pukul 17.00-19.00 WIB tergolong aneh

Kemendagri belum Terima Surat Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga

Kemendagri mengklaim, tidak ada penembakan sebagaimana klaim Wakil Bupati Nduga seperti halnya viral di media yang diduga menjadi alasan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

Istana Serahkan Masalah Wabup Nduga ke Kemendagri

Pihak Istana enggan berkomentar lebih jauh soal kabar mundurnya Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Wentius Nemiangge, permasalahan tersebut manjadi domain Kemendagri.

Mundurnya Wabup Nduga Peringatan Serius Untuk Pusat

Anggota DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mengatakan jika ini menjadi preseden maka dikuatirkan akan berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan di daerah

Setelah 40 Tahun Dijabat Castro, Kini Kuba Punya Perdana Menteri

Penunjukan Marrero tersebut disahkan dengan suara bulat oleh 594 anggota Majelis Nasional Kuba dalam pertemuan akhir tahunan majelis di Havana.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia