Berita Terbaru Pemerintahan Hari Ini

Survei Indo Barometer Positif, Prabowo Tak Besar Kepala

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan hasil survei Indo Barometer terkait kinerja pembantu Presiden Jokowi, tidak membuat besar kepala.

KPPOD Nilai Isi RUU Cipta Kerja Tidak Konsisten

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai isi RUU Cipta Kerja tidak konsisten. Sebab, masih ada ketentuan yang bertentangan dengan aturan di bawahnya.

Mendagri: Ada Kepala Daerah Enggan Ikut Instruksi Presiden

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengakui ada pemimpin daerah yang belum menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

RUU Cipta Kerja Bisa Dongkrak Pendapatan Per Kapita

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dapat mendongkrak pendapatan per kapita menjadi Rp 27 juta per bulan pada 2045.

RUU Cipta Kerja Bermasalah, DPR Tak Yakin Pemerintah Salah Ketik

Pemerintah mengklaim ada kesalahan dalam pengetikan isi Pasal 170 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Namun, anggota Komisi III DPR Arsul Sani tidak yakin ada kesalahan pengetikan.

Pemerintah Kaji Pasal Kontroversial RUU Cipta Kerja

Pemerintah tengah mengkaji ulang sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang memicu kontroversi di kalangan pekerja

Cleansing Data Jadi Solusi Kisruh BPJS Kesehatan

Data kepesertaan menjadi satu masalah utama program JKN-KIS. Pemerintah akan merampungkan cleansing data peserta BPJS Kesehatan, agar penerima bantuan iuran tepat sasaran.

Insentif Rute Wisata Berlaku Untuk Seluruh Maskapai

Pemerintah memberikan insentif tarif penerbangan wisata bagi maskapai yang mengambil rute tertentu, seperti Denpasar, Kupang, Batam, Bintan, Manado, Yogyakarta dan Lombok.

RUU Cipta Kerja Picu Polemik, DPR Minta Penjelasan Pemerintah

Pasal 170 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. DPR segera memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan.

Wapres: Ribuan Tambang Ilegal Harus Segera Ditutup

Pemerintah segera menutup operasionalisasi 8.643 tambang ilegal (PETI) di seluruh Indonesia. Menyusul berbagai kerusakan lahan pascatambang, yang menyebabkan bencana alam.

Proses Legislasi Cipta Kerja agar Lebih Terbuka

Tanpa pelibatan publik, RUU Cipta Kerja akan terus menuai masalah. Pemerintah dan DPR harus lebih membuka diri menerima masukan.

Sektor Industri Bakal Dapat Diskon Tarif Listrik

Ketentuan harga listrik untuk industri sudah diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Pemerintah berencana memberikan diskon tarif listrik bagi sektor industri.

Digitalisasi Transfer Dana Daerah Cegah Kebocoran

Upaya pemerintah pusat dalam mendigitalisasi dana daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP), diyakini dapat meminimalisasi kebocoran dana daerah.

Mantan Petinggi GAM Minta Pemerintah Tuntaskan Janji

Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meminta pemerintah melunasi janji yang tertuang dalam Perjanjian Helsinki, sebagai proses perdamaian pada 15 tahun lalu.

Sektor Pariwisata Lesu, Pemerintah Gelontorkan Insentif

Kinerja sektor pariwisata nasional terdampak wabah virus korona, akibat penurunan arus wisatawan Tiongkok ke Indonesia. Pemerintah memberikan insentif bagi maskapai penerbangan.

Jokowi Minta 689 Eks IS asal Indonesia Diidentifikasi

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memulangkan 689 orang eks kombatan Negara Islam (IS) asal Indonesia. Namun, pemerintah tetap melakukan identifikasi data.

Pemerintah Waspadai Kepulangan Eks IS Lewat Jalur Tikus

Pemerintah mengantisipasi potensi masuknya mantan anggota Negara Islam kembali ke Tanah Air melalui jalur gelap. Eks kombatan teroris asing (FTF) yang pulang secara ilegal akan ditangkap.

Pemerintah Segera Gencarkan Sosialisasi RUU Omnibus Law

Pemerintah akhirnya resmi menyerahkan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR RI. Setelahnya, pemerintah menggencarkan sosialisasi di seluruh wilayah.

Pemerintah Verifikasi Status Anggota IS Eks WNI

Pemerintah melakukan verifikasi status kewarganegaraan mantan anggota Negara Islam (IS) asal Indonesia. Pendataan terus dilakukan untuk menentukan status eks WNI tersebut.

Pejabat Kemensos Naziarto, Jabat Sekda Babel

Analis pengelolaan BMN Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial (Kemensos), Naziarto diproyeksikan akan menjabat sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Bangka Belitung (Babel)

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia