Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH tengah mengkaji 600 kombatan eks Negara Islam (IS) di Suriah dengan melakukan profiling atau analisis riwayat hidup. Hasilnya menjadi landasan Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan terkait pemulangan atau penolakan pada Juni nanti.
"Kenapa kajian pemulangan atau tidak 600 eks kombatan IS ini butuh waktu hingga April hingga Mei? Karena dilengkapi profiling untuk mengetahui seperti Ali Muchtar ini anak siapa, lahir, tinggal, sekolah dimana dan lainnya. Itu untuk mendapatkan data akurat. Kemudian eksekutif summary-nya harus mantap dari draf kajiannya akan menjadi dokumen negara," papar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, dalam diskusi bertajuk Menimbang Kombatan ISIS Pulang di Jakarta, Minggu (9/2).
Pada kesempatan itu, hadir Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem, Willy Aditya, Pengamat Terorisme Universitas Indonesia, Ridlwan Habib dan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.
Dia mengatakan profiling sangat penting untuk melihat sejauh mana ideologi eks IS, berikut pandangan terhadap Pancasila dan lainnya. Cara itu diambil guna menekan potensi penyebaran paradigma yang bertentangan dengan ideologi bangsa.
Baca juga: Eks Kombatan ISIS Perlu Dikarantina
Menurut dia, yang secara pribadi menolak kepulangan 600 orang eks IS, pemerintah telah membuat tim kajian. Tujuannya, mendapatkan landasan untuk Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan.
"Itu sebabnya ada dua draf yang sekarang, tim yang dibentuk pada 17 Januari kemarin. Tim itu untuk membahas pemulangan atau tidak (600 eks kombatan IS dari Suriah). Kalau tidak ada aral melintang, mungkin Maret atau April kelar atau Mei. Karena Juni draf itu sampai kepada Presiden, kemudian mengambil keputusan," jelasnya.
Ngabalin mengatakan secara pribadi Presiden Jokowi telah mengambil sikap penolakan terhadap kepulangan 600 eks kombatan IS. Namun, pemerintah belum memutuskan nasib mereka, karena harus mengkaji terlebih dahulu. Hal ini penting agar langkah pemerintah komprehensif dan berlandaskan data yang kuat.
"Seberat apapun pasti Presiden punya keputusan. Kita tahu Presiden tidak takut siapapun. Putusan apapun soal isu ini akan mendasarkan asas manfaat bagi bangsa dan negara juga rakyat," pungkasnya.(OL-11)
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin, menjadi pembicara dalam diskusi bertema Menimbang Kombatan ISIS Pulang di Jakarta, Minggu (9/2).
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved