Berita Terbaru Pelanggaran Ham Hari Ini

Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan Penuhi Korban Pelanggaran HAM

Kebijakan tersebut dibuat untuk memberi kompensasi kepada semua korban dari 12 pelanggaran HAM tersebut.

Pemerintah akan Bantu Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Untuk nonyudisial, pemerintah akan memberikan bantuan peningkatan ekonomi hingga jaminan kesehatan.

Mahfud: Presiden Segera Gelar Rapat Pemulihan Korban HAM Berat

Presiden akan membagikan tugas kepada sejumlah menteri dan lembaga serta memberikan target atau batas waktu bagi mereka untuk menyelesaikan masing-masing tugasnya. 

Pengakuan Negara Atas Pelanggaran HAM Berat Dinilai belum Cukup

Amnesty International menegaskan bahwa negara harus tetap mengadili pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya belasan kasus pelanggaran HAM berat.

Pengakuan Presiden Atas Pelanggaran HAM Berat Sekadar Aksesori Politik

Setara Institute menilai pernyataan Presiden Joko Widodo  yang mengakui dan menyesali tentang peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu sekadar bagian dari aksesoris politik.

Pemerintah Komitmen Selesaikan 12 Kasus HAM Berat secara Yudisial

Pemerintah berkomitmen kuat menyelesaikan secara yudisial 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Komnas HAM Minta Hak Korban Pelanggaran HAM Dipenuhi

Komnas, ujarnya, memandang bahwa hak korban atas pemulihan juga berlaku bagi korban peristiwa pelanggaran HAM Berat yang telah disidangkan melalui Pengadilan HAM.

Keluarga Korban HAM Berat Tetap Tuntut Penyelesaian Yudisial

"Tetapi harus dipertanggungjawabkan di pengadilan HAM ad hoc sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM,"

Kontras Minta Pengakuan Presiden Atas Pelanggaran HAM Berat Ditindaklanjuti

"Sebaliknya, tanpa ada pengakuan negara atas adanya pelanggaran berat HAM, maka pemberian pemulihan bagi korban malah bersifat kontraproduktif dari upaya pemberian hak-hak korban,"

MDA : Kasus di Desa Taro Kelod Gianyar Bukan Ranah Adat, Urusan Kanwil Hukham Bali

REKOMENDASI  majelis desa adat (MDA) setempat bahwa kasus yang dialami Ketut Warka bukan kasus adat. Itulah sebabnya kasus ini akan dimediasi oleh tim Yakommas Kanwil Hukum dan HAM Bali.

Mahfud Beberkan Alasan Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Selalu Bebas

Regulasi yang ada terutama dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak memiliki kekuatan untuk menghukum para pelaku kasus HAM berat.

Negara Didesak Tidak Berhenti pada Pengakuan Pelanggaran HAM Berat

Merespons pertanyaan tersebut, masyarakat sipil menganggap kerja Tim PP HAM kurang maksimal, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban.

Mahfud Sebut Tim PPHAM Bukan untuk Hidupkan Kelompok Komunis

"Jangan sekali-kali menuduh ini mau mengkerdilkan umat Islam, mau menghidupkan lagi komunis. Justru ini banyak rekomendasi yang terkait dengan pelanggaran terhadap orang muslim di Aceh,"

Presiden: Pelanggaran HAM Berat Tidak Boleh Terjadi Lagi

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia.

MA Akui Tidak Antisipasi Kasus HAM Masuk ke Pengadilan, Ini Dalihnya

KETUA Mahkamah Agung M Syarifuddin mengakui lembaganya tidak mengantisipasi akan ada perkara kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masuk ke badan peradilan.

RUU Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa Cegah Pelanggaran HAM

Menurut KSP, RUU tersebut perlu segera disahkan untuk mencegah terulangnya kasus pelanggaran HAM berat. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Tim PPHAM, yang menghasilkan rekomendasi.

Mahfud Pastikan Pemerintah Tindaklanjuti Rekomendasi Tim PPHAM

Rekomendasi itu harus diserahkan terlebih dulu kepada Preside untuk dibaca dan diputuskan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

Mahfud MD Beberkan Sulitnya Ungkap Kasus HAM Berat Masa Lalu

Seperti, sensitivitas di kalangan korban. Menurut Menko Polhukam, tidak semua keluarga dari korban pelanggaran HAM berat mau membuka kasus tersebut.

Jaksa Serahkan Memori Kasasi Putusan Bebas HAM Berat Paniai

Permohonan kasasi disebut telah dilaksanakan pada Senin (12/12), empat hari setelah putusan bebas terhadap Isak dijatuhkan.

Suciwati Ungkap Anggota Komnas HAM yang Selidiki Pembunuhan Munir

Hal itu diungkapkan Suciwati, istri aktivis Munir, setelah dirinya mendatangi Kantor Komnas HAM. Nama anggota Komnas HAM yang dimaksud mencakup Hari Kurniawan dan Anis Hidayah.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting