Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Sejauh ini tidak ada perubahan. Sistem kerja, SOP, dan lain-lain sama saja. Kecuali soal status kepegawaiannya saat ini sebagai ASN," kata Pelaksana Tugas KPK Ali Fikri
Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyampaikan tiga tuntutan terkait kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada seleksi calon ASN KPK yang dinilainya bertentangan dengan amanat konstitusi.
"Secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK pancasilais," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Minggu (30/5).
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membahas permintaan penundaan pengangkatan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Kami semua bukan hanya memperjuangkan tapi kami menyayangi mereka semua, tapi kami juga harus memahami ada perbedaan sistem antara pegawai KPK dan aparatur sipil negara (ASN)," kata Ghufron
Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan perlu ada dorongan dari seluruh pihak terutama di kementerian/lembaga untuk memastikan perkembangan implementasi perlindungan Jamsostek.
Terkait masih adanya 51 pegawai yang dinyatakan tidak mungkin dibina dan bakal diberhentikan, keputusan itu sepenuhnya wewenang KPK.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara disudahi.
Bima mengatakan BKN juga perpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi dan dua undang-undang yakni UU KPK dan UU ASN.
Wadah pegawai KPK menyebut pimpinan komisi antirasuah tak mematuhi arahan Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian polemik 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.
Adapun 51 pegawai yang dinyatakan tidak bisa menjadi ASN, karirnya bakal berakhir. Hanya saja, mereka masih bekerja di KPK sampai 1 November mendatang.
Firli mengatakan KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Mengenai nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat itu, Firli menegaskan KPK tidak pernah berpikir untuk memecat atau memberhentikan.
KPK menegaskan kerja-kerja di lembaga antirasuah tak terganggu di tengah polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) dan penonaktifan 75 pegawai.
Sebelumnya, persoalan TWK sudah dilaporkan sejumlah pegawai ke Dewas KPK. Adapun laporan ke Ombudsman RI terkait indikasi maladministrasi oleh pimpinan KPK.
Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan dewan pengawas merupakan saluran tepat yang dapat digunakan baik oleh pegawai, pimpinan maupun masyarakat umum untuk menyampaikan pengaduan.
Alexander Marwata menyatakan pimpinan komisi antirasuah menghormati langkah pegawai yang melaporkan pimpinan ke Dewan Pengawas terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pimpinan KPK menghargai langkah dari sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK. Serta, menyerahkan sepenuhnya laporan tersebut kepada Dewas KPK.
Ia mengatakan, KPK akan melanjutkan koordinasi dengan Kemenpan RB, BKN dan lembaga terkait lainnya.
Meskipun situasi pandemi covid-19 ini tidak mudah, namun Ida Fauziyah tetap mendorong para pegawainya untuk senantiasa memberikan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved