Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kerja-kerja di lembaga antirasuah tak terganggu di tengah polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) dan penonaktifan 75 pegawai. KPK menyatakan penanganan kasus dan kerja-kerja lain tetap berjalan seperti biasa.
"Perlu kami sampaikan bahwa di KPK telah terbangun sistem kerja yang terstruktur dengan baik. Saat ini seluruh kerja-kerja KPK tetap berlangsung seperti biasanya," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (20/5).
Pernyataan itu menepis anggapan kerja-kerja di KPK terganggu menyusul dinonaktifkannya 75 pegawai termasuk sejumlah penyidik dan penyelidik.
Ali Fikri menyampaikan kerja-kerja di bidang penindakan masih tetap berjalan. Begitu juga dengan berbagai program dan kegiatan di kedeputian yang lain.
Baca juga: Firli: Semangat Harkitnas Diperlukan dalam Perang Lawan Korupsi
Ia menyatakan kerja-kerja di seluruh kedeputian dilakukan secara kolektif dalam wadah satgas dan tidak ada yang dikerjakan secara individual. Setiap pegawai memiliki tugas yang dituntaskan secara tim.
Ia mencontohkan, dalam penanganan perkara suap yang melibatkan penyidik Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai, KPK terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti untuk pengembangan perkara.
"Proses penyidikan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang diduga dilakukan SRP (Stepanus Robin) dan pihak tersangka lainnya terus berjalan. KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti sebagai tindak lanjut pengembangan terkait dugaan perbuatan tersangka SRP dkk," ucapnya. (Dhk/OL-09)
Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan, menegaskan OTT merupakan strategi yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus besar korupsi.
Novel menilai menilai gugatan Nurul Ghufron di PTUN sebagai strategi kabur dari sidang etik dengan harapan hakim menilai kasusnya kedaluwarsa.
Novel Baswedan menanggapi usulan Yusril Ihza Mahendra untuk menghentikan kasus pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri. Usulan Yusril dinilai tidak masuk akal.
SIKAP Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang mengundurkan diri dari jabatannya di tengah persidangan etik disayangkan mantan penyidik KPK Novel Baswedan.
Novel Baswedan meminta Polda Metro Jaya segera menahan Firli Bahuri setelah gugatan praperadilannya ditolak PN Jaksel, Selasa (19/12).
Novel Baswedan menyindir Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Lembaga Antirasuah ada yang kurang bukti dan dipaksakan.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved