NEWSTICKER

Berita Terbaru Partai Prima Hari Ini

Partai Prima Jalani Proses Verifikasi Faktual Oleh KPU
01/4/2023 22:51
Partai Prima menjalani proses verifikasi faktual oleh KPU
KPU Loloskan Syarat Verifikasi Administrasi Partai Prima
01/4/2023 19:47
KPU Loloskan Syarat Verifikasi Administrasi Partai Prima
Perbaikan Prima Rampung, KPU Mulai Verifikasi Administrasi
29/3/2023 13:28
Hari ini KPU bersama KPU Provinsi dan kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi sebagai tindak lanjut dari dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran partai politik dari Prima.
DPR Khawatir Putusan Bawaslu dan PN Jakpus Ganggu Tahapan Pemilu
28/3/2023 13:22
Diketahui, putusan Bawaslu ini setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan gugatan Partai Prima, yang satu di antaranya menghukum tidak melanjutkan tahapan pemilu.
Komisi II DPR Khawatirkan Kualitas Penyelenggara Pemilu
27/3/2023 22:57
DPR mempertanyakan kualitas penyelenggara Pemilu 2024.
KPU Jamin Verifikasi Ulang Partai Prima Tak Hambat Proses Pemilu 2024
26/3/2023 18:30
dibukanya kembali sistem informasi partai politik (Sipol) dampak dari verifikasi ulang Partai Prima tak menganggu proses tahapan Pemilu 2024.
KPU Tangani 48 Gugatan dari Partai Politik
24/3/2023 16:35
KETUA Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifudin mengungkap pihaknya menghadapi 48 perkara yang diajukan oleh partai politik sampai saat ini.
Partai Prima Akan Serahkan Perbaikan ke KPU Lebih Cepat
24/3/2023 15:56
PARTAI Rakyat Adil Makmur (Prima) sepakat akan menyerahkan perbaikan dalam waktu lima hari, meski diberikan tenggat waktu maksimal 10x24 jam oleh Bawaslu.
Laksanakan Putusan Bawaslu, KPU Gelar Rapat Teknis dengan Prima Hari Ini
24/3/2023 12:30
Melaksanakan putusan Bawaslu, KPU menggelar rapat teknis dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk membuka akses Sipol.
Prima Panaskan Mesin Partai Jelang Diverifikasi Ulang oleh KPU
23/3/2023 13:45
Prima sudah memanaskan mesin partai jelang proses verifikasi ulang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka menjadi peserta Pemilu 2024.
KPU Ajukan Memori Banding Tambahan soal Putusan Penundaan Pemilu
22/3/2023 19:01
Melalui keterangan tertulis, Afif menjabarkan ada delapan materi dalam memori banding tambahan tersebut.
Jalani Putusan Bawaslu, KPU Rancang Ulang Jadwal Verifikasi Prima
22/3/2023 11:50
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan KPU akan merancang ulang jadwal verifikasi administrasi dan faktual terhadap Prima.
Bawaslu Putuskan Beri Kesempatan Partai Prima Jadi Peserta Pemilu
20/3/2023 20:05
Bawaslu memberi kesempatan kepada Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024.
Partai Prima Optimistis Bisa Ikut Pemilu 2024
20/3/2023 19:35
"Kami tetap optimis bisa menyanggupi walaupun kami diharuskan melakukan verifikasi administrasi lagi oleh KPU dan optimis bisa ikut dalam pemilu 2024,"
KPU Siap Jalankan Putusan Bawaslu untuk Verifikasi Administrasi Partai Prima
20/3/2023 19:03
KPU dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pemilu dalam sidang putusan Bawaslu atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Gayus Lumbuun: Gugatan Prima Tidak Salah Alamat
15/3/2023 10:00
Gugatan Prima ke KPU melalui PN Jakarta Pusat dinilai mantan hakim agung Gayus Lumbuun tidak salah alamat.
Lapor ke Bawaslu, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Serang KPU Lewat Tiga Jalur
14/3/2023 13:05
Setelah menang di PN Jakarta Selatan dan tengah upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan PTUN, Prima laporkan KPU ke Bawaslu untuk bisa ikut Pemilu 2024.
Komisi Yudisial Diminta Awasi Proses Banding KPU
12/3/2023 19:06
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Santoso, meminta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengikuti proses hukum yang ditempuh di tingkat banding Pengadilan Tinggi.
MA Masih Periksa Hakim PN Jakpus
12/3/2023 18:03
“Sejauh ini belum ada informasi dari Bawas. Masih dilakukan pemeriksaan,”
KY: Terlalu Dini Bicara Sanksi Dugaan Pelanggaran 3 Hakim PN Jakpus
12/3/2023 17:45
“Belum sampai atau terlalu dini bicara sanksi. Karena tahap pemeriksaan saja belum sampai,” tegas Miko