Berita Terbaru Otonomi Daerah Hari Ini

Anggota DPR Yan Permenas: Masyarakat Papua Dukung ODB di Papua

ANGGOTA DPR RI Yan Permenas Mandenas menyatakan seluruh masyarakat Papua Barat setuju dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) di wilayahnya.

Forum Mahasiwa Papua Desak Pengesahan DOB Papua

"Karena kami melihat DOB ini adalah solusi dan strategi untuk pembangunan di tanah Papua. Sehingga dengan itu kami turun hari ini untuk mendesak agar Undang-Undang tersebut bisa disahkan."

Menparekraf Apresiasi Terpilihnya 22 Finalis Putri Otonomi Indonesia 2022

Menparekraf Sandiaga S. Uno menyempatkan waktunya secara daring untuk menyapa 35 Finalis Putri Otonomi Indonesia (POI) yang diselenggarakan Apkasi.

Azyumardi Azra Sebut Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Bertolak Belakang dengan Reformasi

Menurutnya, pengangkatan penjabat untuk menggantikan posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan 2024 mengingkari prinsip otonomi daerah

MRP Sesalkan Pertemuan di Istana Terkait DOB dan Otsus Papua

MRP Provinsi Papua menyesalakn pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi MRP Papua Barat dan sejumlah orang yang merupakan anggota MRP Papua di Istana Bogor, Jumat (20/5).

Kemendagri: 3 RUU Daerah Otonomi Baru Papua Ditargetkan Selesai Juni

Surat presiden (Supres) untuk membahas RUU akan dikirimkan setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali bersidang pada akhir Mei 2022.

Polisi Tangkap Jubir PRP bersama Enam Rekannya

Tercatat 1.841 personel TNI/Polri dikerahkan untuk membubarkan aksi demo menolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III pada hari Selasa (10/5) di Kota dan Kabupaten Jayapura.

Ini Alasan Ketua Adat Anim Ha Papua Dukung Daerah Otonomi Baru

Menurut Paskalis, untuk di Papua ini yang mulai menyuarakan DOB di wilayah selatan yang sekarang dikatakan dengan Provinsi Papua Selatan.

Pdt Alexsander: Pembangunan Budaya dan Rekonsiliasi Damai Dasar Penyelesaian Konflik Papua

Di Papua ada istilah 3 tungku, yaitu adat, gereja, dan pemerintah, di mana ketiganya ada sinergitas bagi masyarakat Papua," kata Pdt Alexsander.

Pembentukan DOB Papua Berdasarkan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan, Mahfud menyebut sebanyak 82% masyarakat setempat menginginkan adanya pemekaran.

Kemendagri : 26 Tahun Otonomi Diterapkan, Masih Ada Daerah yang Belum Mandiri

Menjadikan daerah mandiri secara fiskal dengan melalui potensi sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), belum sepenuhnya tercapai.

Ribuan Orang Deklarasi Pembentukan Provinsi Papua Tengah

SEKITAR 3.000 warga Kabupaten Mimika, Papua, turun ke jalan menggelar aksi dukungan Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua Tengah.

MRP Minta Pemerintah dengarkan Pertimbangan Rakyat Papua soal Pemekaran

Pemerintah juga harus memerhatikan dan mendengarkan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang selama ini tidak dilakukan.

Birokrasi Jangan Alergi Terhadap Politik

Peran para birokrat adalah untuk memastikan agar kepentingan rakyat diperjuangkan dalam ruang politik.  

Dua Dekade Otonomi Daerah, Ini Kemajuan yang Sudah Dicapai

Faktor yang juga menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah soal aktor-aktor politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal/daerah dan pusat yang juga harus terus diperbaiki kapasitasnya.

Daerah Kepulauan dan Pesisir Masa Depan Indonesia Maju

DAERAH kepulauan dan pesisir merupakan masa depan strategis bagi Indonesia maju.

Penujukkan Penjabat di Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa Berpotensi Timbulkan Masalah

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Pendiri Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) Djohermansyah Djohan mengatakan hal itu merupakan kemunduran otonomi daerah. 

Pakar Otda: Pemekaran Wilayah Belum Bisa Dilakukan 

“Moratoriumnya kan belum dicabut dan aturan teknis pemekarannya sesuai perundangan pun belum ada. Bagaimana mau melakukan pemekaran,”

Membangun Sisi Terluar Indonesia

PENGALAMAN melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu memberikan banyak kesan mendalam bagi penulis.

DPR Sahkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Dari sembilan fraksi yang ada, hanya fraksi PKS yang menyatakan menolak RUU itu disahkan menjadi UU. Sementara delapan fraksi lainnya menyatakan setuju agar RUU HKPD disahkan menjadi UU.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting