Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEBIJAKAN otonomi daerah (otda) yang diterapkan pemerintah sejak tiga dasawarsa terakhir dinilai mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Keberhasilan otda ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal itu ditegaskan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-27 di Banjarbaru, Rabu (3/5).
"Percepatan pembangunan yang ditandai dengan peningkatan IPM adalah salah satu tanda bahwa otda mempunyai dampak positif. Serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah," tutur Sahbirin.
Baca juga: Investasi Peternakan di Lahan Rawa Kalsel Dinilai Menjanjikan
Sahbirin juga berharap agar Hari Otda ke-27 bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di daerah. Termasuk kesiapan Kalsel dalam menghadapi pembangunan IKN.
Dalam beberapa tahun terakhir grafik indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel terus meningkat dari 69,05 pada 2016 menjadi 71,28 pada 2021. "Salah satu prioritas utama pembangunan Kalsel adalah peningkatan sumber
daya manusia," ujarnya.
Sementara terkait Hardiknas, Sahbirin menekankan pentingnya perwujudan mutu pendidikan melalui merdeka belajar, agar Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan.
Baca juga: Hujan Bantu Kalsel Terhindar dari Karhutla
Hal serupa juga dikemukakan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina. Mutu pendidikan dapat diwujudkan dengan peningkatan SDM tenaga didik serta fasilitas belajar seperti ruang kelas. Data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyebutkan ada 1.258 ruang kelas mengalami kerusakan ringan hingga rusak berat. (Z-6)
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan mendapatkan dukungan masyarakat.
Dari jumlah 43.921 rumah, yang baru ditangani sampai 2023 sebanyak 13.891 rumah atau sebesar 31,63%.
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengklaim reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di wilayahnya cukup berhasil.
Penting menyiapkan upaya mitigasi bencana tahunan karena kerap terjadi karhutla dan kekeringan saat kemarau dan bencana banjir saat musim penghujan.
OPERASI pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui Satgas udara atau helikopter water bombing dinilai boris dan kurang efektif.
Tercatat ada 61 regu putera dan 61 regu puteri yang menjadi peserta KBN yang berasal dari 18 kwarda.
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional.
Melalui ajang POI 2024, Apkasi menawarkan kesempatan berbeda dan mewadahi bakat-bakat para putri daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.
Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved