Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SENTRALISASI dan desentralisasi adalah dua jenis struktur yang dapat ditemukan dalam organisasi, pemerintah, manajemen dan bahkan dalam pembelian.
Sentralisasi wewenang berarti kekuatan perencanaan dan pengambilan keputusan secara eksklusif berada di tangan manajemen puncak. Ini menyinggung konsentrasi semua kekuatan di tingkat puncak.
Di sisi lain, desentralisasi mengacu pada penyebaran kekuasaan oleh manajemen puncak ke manajemen tingkat menengah atau rendah. Ini adalah pendelegasian wewenang, di semua tingkatan manajemen.
Baca juga : Bagas Kurniawan, Alumni Cumlaude FEB UI Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum PB HMI
Lalu, Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan sentralisasi? dan bagaimana cara membedakan sentralisasi dan desentralisasi? Nah, artikel kali ini akan membahasnya, untuk itu yuk di simak.
Sentralisasi adalah sistem manajemen yang memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak dalam struktur organisasi kepada satu manajer umum.
Dalam bidang pemerintahan, pengertian sentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan saat segala kekuasaan dan wewenang dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat adalah presiden dan kabinetnya.
Baca juga : Arti Tupoksi dalam Organisasi dan Contohnya
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat (daerah dan sebagainya) yang dianggap sebagai pusat. Sederhananya, sentralisasi adalah sistem pemerintah yang semua kekuasaan berada di pusat.
Sebenarnya, sentralisasi adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai pengaturan kewenangan. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi.
Sentralisasi digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama.
Baca juga : Contoh Struktur Organisasi Perusahaan
Kelebihan sistem sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak terlalu terbebani pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan atau pendapat, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinasi seluruhnya oleh pemerintah pusat.
Ada beberapa contoh sistem sentralisasi di negara kita seperti :
Namun, saat ini, pemerintahan Indonesia yang baru hanya bisa menerapkan sentralisasi pada bidang tertentu seperti hubungan internasional, keadilan, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan pemerintahan umum.
Baca juga : Ormas Keagamaan Hindu Minta Penyelenggara Pemilu Jalankan Tugas Profesional
Poin-poin yang diberikan di bawah ini patut diperhatikan, sejauh menyangkut perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi:
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional.
Melalui ajang POI 2024, Apkasi menawarkan kesempatan berbeda dan mewadahi bakat-bakat para putri daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.
Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.
Pada putaran kedua, Husnul Qori, Jusrianto, Ryanda Barmawi, dan Rifqi Hamdani mengalihkan dukungan mereka kepada Bagas, sehingga total suara yang diperoleh Bagas mencapai 165 suara.
BNPT beralih menjadi koordinator seluruh aparat penegak hukum dalam pencegahan terorisme.
Dari 14 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, 4 di antaranya merupakan pejabat BSKDN.
Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Setjen DPR RI untuk menghadapi perubahan yang terjadi di era digital saat ini.
Tugas, pokok dan fungsi adalah sebuah tugas yang sifatnya paling utama dalam satu posisi di organisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved