Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIAT Jenderal DPR RI menggelar Sosialisasi Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Sosialisasi ini menjadi ruang perkenalan sekaligus pendalaman mengenai perubahan struktur organisasi Setjen DPR RI berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) DPR RI Nomor 3 Tahun 2023.
Demikian dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar usai memimpin Sosialisasi Struktur Organisasi Setjen DPR RI di Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (15/4/2023). Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Setjen DPR RI untuk menghadapi perubahan yang terjadi di era digital saat ini.
“Setelah kita melakukan evaluasi, Persekjen Nomor 3 tahun 2023 ini, tentu harapannya akan lebih bisa lincah dalam implementasinya dalam memberikan pelayanan terhadap kegiatan dewan. Tentu, tantangan ke depan, organisasi agar tidak (bisa) statis. Organisasi itu sangat dinamis. Mewujudkan parlemen modern itu bertumpu pada seberapa cepat Sekretariat Jenderal ini bisa merespon kepentingan-kepentingan dewan di era digital ini,” tutur Indra saat ditemui oleh Parlementaria.
Baca Juga: Sekjen DPR Sahkan Pembentukan IKAPBN Guna Optimalisasi Peran Analis APBN
Sejumlah perubahan yang dilakukan di antaranya adalah Pusat Penelitian kini menjadi Pusat Analisis Legislatif, Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi. Ia menegaskan perubahan yang bersifat spesifik tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program kerja.
Dirinya pun mengungkapan Biro Umum Setjen DPR RI juga dilakukan penyempurnaan lini. Langkah ini diambil lantaran Setjen DPR RI ingin memperkuat lini di pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi standar yang disyaratkan oleh KemenpanRB tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Baca Juga: Pengertian dan Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi
Terakhir, ia menekankan bahwa Setjen DPR RI akan memantau perubahan-perubahan yang dilakukan selama satu tahun ke depan. “Usai diterapkan satu tahun, akan dilakukan evaluasi (untuk mengukur) seberapa agile, seberapa lincah organisasi ini menghadapi tantangan baru di era digital ini,” tutup Indra.
Sebagai informasi, Persekjen Nomor 3 Tahun 2023 disahkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020. Di mana, tercantum bahwa Setjen DPR RI dinilai perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja dengan tujuan untuk mengoptimalkan dukungan terhadap DPR RI. (S-1)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Rata-rata pengusaha travel disebutkan setuju dengan digitalisasi. Sebab, transaksi digital bisa lebih praktis digunakan, hingga mencegah terjadinya penipuan.
Bank Indonesia bakal meluncurkan fitur baru dalam kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Fitur tersebut ialah online payment virtual card tokenization sebagai pengembangan teranyar.
Komponen-komponen canggih ini menjadikan Maveric Quantum sebagai laptop pertama Indonesia yang menjalankan Microsoft Copilot+ PCs, menjamin performa AI yang optimal.
Kini banyak pekerjaan yang sudah menggunakan teknologi digital, sehingga perlu bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan digital.
Bagaimana solusinya? Berikut langkah-langkah agar laptop kita berlari kencang.
Pada putaran kedua, Husnul Qori, Jusrianto, Ryanda Barmawi, dan Rifqi Hamdani mengalihkan dukungan mereka kepada Bagas, sehingga total suara yang diperoleh Bagas mencapai 165 suara.
BNPT beralih menjadi koordinator seluruh aparat penegak hukum dalam pencegahan terorisme.
Dari 14 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, 4 di antaranya merupakan pejabat BSKDN.
Sentralisasi wewenang berarti kekuatan perencanaan dan pengambilan keputusan secara eksklusif berada di tangan manajemen puncak.
Tugas, pokok dan fungsi adalah sebuah tugas yang sifatnya paling utama dalam satu posisi di organisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved