NEWSTICKER

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

Akmal Fauzi

08/4/2024 05:30

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik — Direktur KPPOD Herman N. Suparman.(ANTARA/Boyke Ledy Watra)

SEJUMLAH kepala daerah membatalkan pelantikan mutasi pejabat di daerah. Pasalnya, pelantikan pejabat dilakukan melewati tenggat enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 22 September.

Pakar otonomi daerah yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, kemarin, menilai ketidakcermatan atas tenggat itu akhirnya membatalkan pejabat di daerah yang telanjur dilantik. "Bisa saja karena ada kepentingan politik, kepala daerah mau coba mutasi orang agar membantu mereka mendapatkan suara. Tapi karena tidak tahu atau tidak cermat, akibatnya batal," kata dia.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/lampaui-tenggat-batalkan-kepentingan-politik

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

PP Muhammadiyah: Masyarakat Harus Bisa Jadi Kontrol Sosial bagi Kinerja Pejabat
08/7/2024 18:21
Pemimpin baik elite politik, pejabat negara pada kementerian dan lembaga, hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjaga moralitas dan etika sebagai pelayan publik.
Pakar Tata Negara: Perlu Ada Pembenahan Serius Dalam Rekrutmen Pejabat Negara
07/7/2024 18:45
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tidak Benar Dalam Melaporkan LHKPN
11/6/2024 14:15
KPK menduga banyak penyelengara negara tak benar dalam menyampaikan LHKPN
Meski Terlambat, KPK Minta Pejabat Negara Segera Serahkan Laporan Harta Kekayaan
07/4/2024 10:25
KPK meminta para pejabat negara untuk segera mengumpulkan LHKPN, meskipun telah terlambat, dengan batas akhir pada 31 Maret 2024.
Hindari Gratifikasi, KPK Larang Pejabat Negara Terima Bingkisan Lebaran
26/3/2024 14:40
KPK melarang pejabat negara menerima bingkisan Lebaran atau Idul Fitri, Penerimaan bingkisan Lebaran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi.
Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemda Masih Rendah Akibat Ketidaktegasan Pemerintah
10/7/2024 19:19
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
Peningkatan Peran DPD di Era Otonomi Daerah
06/7/2024 08:26
DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional.
Siap Bertarung di Trenggalek, Inilah 15 Finalis POI 2024
21/5/2024 14:30
Melalui ajang POI 2024, Apkasi menawarkan kesempatan berbeda dan mewadahi bakat-bakat para putri daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.
Peringatan Hari Otoda Nasional, Wali Kota Denpasar Jaya Negara Menerima Dua Penghargaan
26/4/2024 21:40
Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.
Terima Penghargaan dari Mendagri, Pj Gubernur Adhy: Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Keberhasilan Jatim
26/4/2024 09:19
Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.