Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

3,76% Pejabat Negara Bandel, Mereka Telat Serahkan LHKPN ke KPK

KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.

96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, MAKI Desak KPK Umumkan Namanya

Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.

Bencana Sumatra dan Pejabat Negara yang Dinilai Nirempati

Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.

Ultimatum Prabowo untuk Pejabat Tak Sanggup Kerja: Lebih Baik Mundur sebelum Dipecat

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas

108.869 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Mayoritas Eksekutif

Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.

Baleg Jelaskan Tatib DPR bukan Mencopot Pejabat, tapi Evaluasi Berkala

DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Transparan Hadapi Tantangan Global

Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Pemkot Denpasar Raih Prestasi Kinerja Tertinggi

Kewenangan yang dimiliki daerah harus diimbangi dengan integritas dan keadilan agar tidak menimbulkan penyimpangan maupun ketimpangan pembangunan. 

Tiga Dekade Otonomi Daerah: Mencari Titik Keseimbangan Desentralisasi dan Sentralisasi

Pemotongan dana transfer ke daerah dalam dua tahun terakhir menimbulkan keresahan luas.

Kepala Daerah Hadapi Tekanan 3 Level, Wamendagri: Lokal hingga Global

Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.

Sebanyak 1.092 BUMD Tersebar di Nusantara, dengan Total Aset Rp1.240 triliun, Ekuitas Rp236,5 triliun, dan Laba Rp24,1 triliun

Jumlah BUMD di Indonesia saat ini mencapai 1.092 BUMD yang beroperasi di berbagai sektor.

Wacana Pilkada tak Langsung Jadi Ancaman untuk Demokrasi Lokal

Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia