Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Prabowo perlu berhati-hati dalam menentukan arah koalisi
PRESIDEN terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, didorong memberikan porsi untuk oposisi. Terlebih, muncul isu menambah kementerian untuk merangkul banyak partai politik
PDIP memastikan bahwa pengawasan terhadap pemerintah akan tetap efektif saat mereka menjadi bagian dari oposisi.
PENDIRI lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menilai jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan oposisi
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak ada masalah dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hubungan keduanya diklaim baik-baik saja.
PDIP dan PKS memiliki DNA yang kuat sebagai partai ideologis dan mandiri. Itu membuat mereka tidak menemui persoalan ketika berada di ruang oposisi.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partainya tidak ambil pusing soal menjadi oposisi atau koalisi pada pemerintahan mendatang.
PKS menyatakn tidak pernah membatasi diri bekerjasama dengan siapapun. Karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerjasama.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa kompak mengambil jalan oposisi pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk berada di kursi oposisi.
PDI Perjuangan menyatakan tak khawatir dengan manuver-manuver politik jangka pendek. Hal itu merespons terkait posisi PDIP akan berada di pemerintahan atau oposisi.
Belum menentukan sikap untuk menjadi oposisi atau koalisi, PKS ternyata berharap akan diajak oleh Prabowo Subianto untuk bergabung dengan koalisinya.
ANIES Baswedan turut memberi tanggapan terkait sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum menentukan jadi koalisi atau oposisi di pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
Keberadaan PDI Perjuangan sebagai oposisi pemerintahan era Prabowo-Gibran dibutuhkan untuk menjaga iklim demokrasi di Tanah Air
PDI Perjuangan dinilai rugi dua kali jika menarik menteri-menterinya dari kabinet Presiden Joko Widodo. Kerugian pertama telah dialami saat Pilpres 2024
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) diyakini akan merapat ke pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Hal itu terlihat dari beberapa gestur PKS usai melakukan silaturahmi politik.
Koalisi gemuk yang mungkin akan terjadi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa diimbangi dengan suara kritis masyarakat sipil. Karakter partai politik di Indonesia
PKS merespons kemungkinan untuk gabung dengan pemerintahan baru atau memilih kembali menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan.
TIGA partai di luar Koalisi Indonesia Maju diprediksi bakal bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming periode 2024-2029.
PKS akan berdialog tentukan sikap arah politik
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved