Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PDI Perjuangan (PDIP) belum tegas menyatakan oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5, mengingat kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan PDIP masih membutuhkan partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM). PDIP dapat menjalin koalisi dengan parpol-parpol tersebut di pilkada.
"Jika dinyatakan pada Rakernas takut ada anggapan bahwa PDIP jumawa, dan ini tidak baik. Karena PDIP butuh partai-partai dari KIM untuk koalisi pilkada," kata Lili, Senin (27/5).
Baca juga : Pengamat: PDIP Harus Jadi Oposisi yang Objektif jika tidak Ingin Dikerjai
Lili mengatakan apabila sikap oposisi disampaikan terdapat kekhawatiran parpol di KIM akan menjauh dari PDIP. Lalu, PDIP akan melenggang sendirian.
"Nah jika disampaikan sekarang, partai-partai tersebut bisa menjauh, tidak mau berkoalisi dalam pilkada. PDIP jalan sendiri dan dijadikan 'common enemy' dalam pilkada," ujar Lili.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ogah gegabah menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Megawati tengah fokus pada Pilkada 2024.
Baca juga : Oposisi Ganjar Selaiknya Diikuti PDIP
"Enak saja. Ini pasti wartawan yang ditunggu iki, sikap dari Rakernas," ucap Megawati dalam pidato penutupan Rakernas ke-5 PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu, 26 Mei 2024.
Megawati mengatakan partainya sedang menyongsong pilkada. Dia memerintahkan kadernya menggandeng rakyat.
"Karena itulah hal terbaik saat ini adalah turun ke akar rumput untuk persiapan pilkada," kata Megawati. (Z-3)
Pengadilan di Moskow memerintahkan penangkapan in absentia terhadap Yulia Navalnaya, istri dari politisi oposisi Alexey Navalny, dengan tuduhan berpartisipasi dalam organisasi ekstremis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang setelah kepergian pemimpin oposisi Benny Gantz dan sekutunya Gadi Eisenkot.
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Tim Hukum PDI Perjuangan menunjukkan berkas undangan pemeriksaan datang ke Polda Metro Jaya, Selasa (4/6).
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) meminta PDIP memberikan sikap tegas sebagai oposisi. Projo memandang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih menjadi oposisi setengah hati.
Sikap PDIP dirasa harus jelas agar mereka tidak kehilangan basis suara terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved