Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kaum buruh berpandangan, cita-cita kemerdekaan sulit diwujudkan jika RUU Cipta Kerja (omnibus law) disahkan.
"Pada saat draf RUU itu disusun pemerintah, kelompok buruh kurang terakomodasi."
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menduga mereka menerima bayaran dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per unggahan.
Omnibus law (sapu jagat) juga mengakomodasi perkembangan zaman sesuai kebutuhan yang bergerak cepat.
Pembahasan RUU Ciptaker sudah 75%. Sebanyak 6.200 dari 8 ribuan DIM sudah diselesaikan.
Demo menolak pembahasan RUU Cipta Kerja itu bakal dilakukan kelompok masyarakat sipil, buruh, petani dan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak).
Aturan yang ada saat ini menyulitkan perusahaan untuk merekrut tenaga-tenaga lebih produktif dengan keterampilan tinggi maupun saat saat terpaksa harus memberhentikan pekerja.
"Jadi kita harusnya dengan omnibus law itu antara peraturan pusat dan daerah itu sejalan," ujarnya.
RUU Cipta Kerja tersebut direncanakan mentransformasi ekonomi yang memiliki daya saing, kemudahan perizinan usaha, mementingkan UMKM dan koperasi, dan adanya kepastian hukum.
Omnibus law merupakan jalan keluar yang paling tepat dilakukan pemerintah dan solusi menghadapai krisis ekonomi secara global pasca pandemi.
Metode Omnibus Law ini sudah tepat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih aturan dan sulitnya investasi masuk ke Indonesia.
DPD meminta jumlah daerah yang menjadi sampel dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Cipta Kerja diperbanyak.
"Omnibus ini betul-betul perlu untuk disahkan secepatnya bila kita ingin investasi terus masuk dan lapangan kerja lebih banyak diciptakan di Indonesia dalam waktu dekat,"
Menurut Mahfud, pencarian jalan tengah lewat forum tripartit sudah selesai dengan hasil satu kesepakatan bulat. Rumusan omnibus law itu akan dibawa ke DPR untuk kembali diperdebatkan
Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara hiperregulasi yang menghambat masuknya investasi ke Tanah Air.
DPR minta pemerintah melakukan rekonstruksi terhadap seluruh pasal-pasal yang berkaitan dengan urusan pemerintah pusat dan daerah yang ada di RUU Cipta Kerja.
Salah satu manfaat dari RUU Cipta Kerja adalah dapat mengundang investasi.
Investasi menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan sejak beberapa tahun belakangan ini.
Aksi 14 Agustus digelar dengan tuntutan tolak omnibus law dan stop PHK massal dampak covid-19.
KSPI menyesalkan sikap DPR RI melalui Panja (Panitia Kerja) Pembahasan RUU Cipta Kerja yang dikataman terus saja melakukan pembahasan meskipun DPR sedang reses.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved