Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Tito akan 'berkantor' di Papua sekitar seminggu. Ia telah berkoordinasi dengan Kapolda Papua dan Papua Barat untuk melarang demonstrasi agar tak timbul kericuhan.
Setelah kericuhan yang terjadi di Kota Jayapura, kemarin, Bank Nasional Indonesia (BNI) kembali beroperasi pada hari ini
Pemerintah perlu memberikan perhatian secara proporsional untuk menangani kompleksitas masalah di tanah Papua.
Komnas HAM juga sudah menurunkan tim investigasi di Surabaya untuk mencari tahu sumber masalah saat kejadian pengepungan asrama mahasiswa Papua.
"Kita NKRI, sudah memilih menjadi waga Indonesia. NKRI bukan harga murah bagi Papua."
Kami juga mengajak seluruh elemen anak bangsa untuk terus melakukan pengibaran Bendera Merah Putih di tempat tinggal, kendaraan, kantor, kampus, dan lingkungan sekitar.
"Tolong yang namanya pendatang, di seluruh dunia ini juga berusaha menyesuaikan diri dengan lokal wisdom dengan adat istiadat, normal yang berlaku di daerah itu," ujar Kapolri
Jasad prajurit Serda Ricson yang gugur sudah dibawa ke Nabire dan esok harinya diterbangkan ke Jakarta. Korban meninggal dengan luka terkena senjata tajam dan panah.
KOMITMEN untuk menjaga keutuh-an Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan.
"Tidak boleh ada rasis di negeri indah dan subur ini, negeri yang kaya raya ini. Akan saya kawal proses hukum dari oknum yang melakukan tindakan rasisme," ujar Hadi
Mendagri Tjahjo menegaskan siapapun ormas, partai politik atau warga negara Indonesia harus mengakui ideologi Pancasila sebagai perekat bangsa.
Salah satu peserta acara tersebut adalah Merry Borsafe, warga Indonesia asal Papua yang bermukim di wilayah Philadelphia, AS.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu memberikan apresiasinya atas kerja pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang punya tantangan besar.
Para alumni yang akan menjadi agen perubahan di negeri ini pun harus berpikir secara komprehensif, integral, holistik, dan sistemik.
"Kita harus kembali ke substansi. Jangan lagi ada label-label itu (bersyariah). Label itu hanya emosi saja itu. Itu (wacana NKRI bersyariah) pepesan kosong saja," tandas Komaruddin Hidayat
Denny meyakini, Indonesia harus menjadi negara mayoritas muslim pertama yang sukses sebagai negara demokrasi yang terkonsolidasi.
Front Pembela Rakyat (FPR) menolak usulan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang ingin membumikan istilah NKRI Bersyariah di Indonesia.
NKRI sudah menghormati agama yang ada di Indonesia sesuai dengan syariat. Meski demikian, dikatakannya, bukan berarti Indonesia menjadi negara syariat.
Mereka menyadari bahwa separatisme dan radikalisme di Indonesia telah membawa dampak buruk yang berkepanjangan.
Sarjono memastikan niat mereka berikrar setia NKRI tulus dan tidak ada sesuatu apapun yang dijanjikan oleh pemerintah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved