Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEKELOMPOK massa mengatasnamakam Aliansi Masyarakat Indonesia Timur mengadakan aksi di depan Istana Negara. Tuntutan mereka adalah mengecam adanya sekelompok pemuda yang meminta Papua merdeka.
Dalam aksinya, mereka kompak membawa bendera Indonesia seraya menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati. Mereka juga berkomitmen menolak adanya referendum dari pihak-pihak yang selama ini menggelar aksi pro-Papua Merdeka.
"Kami menyesalkan sampai adanya aksi itu. Itu tugas kita meredakan semua itu. Harapan kami selaku pemuda agar pemerintah menyelesaikan masalah ini," jelas Koordinator Aksi, Sudiono, di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/9).
Ia menegaskan, Papua adalah bagian dari NKRI.
"Bukan dari siapa pun. Tapi bagian dari NKRI," kata dia.
Sudiono meminta para pelaku yang ingin melakukan makar agar diproses hukum.
"Siapa pun yang melanggar aturan harus jalani proses hukum," ungkap Sudiono.
Ia beranggapan, semua sistem negara dikerahkan untuk mencegah adanya sekelompok orang yang ingin memerdekakan diri.
Baca juga: Pencari Suaka Bertahan tanpa Listrik dan Air Bersih
"Negara memiliki sistem kekuatan pertahanan dari Kepolisian sampai TNI," kata Sudiono.
Sudiono mengatakan, aksi ini sama sekali tak ada tekanan dari pihak mana pun.
"Kami datang karena jiwa kami sebagai bangsa Indonesia," jelas Sudiono.
Ia lantas meminta agar penegak hukum memproses pelaku rasial di Surabaya.
"Kami dari pemuda Indonesia mempertanyakan ke mana negara dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk lebih jeli menangani kasus rasialisme di Surabaya. Hukum harus ditegakkan," kata dia.
Sementara itu, aksi ini dijaga ratusan aparat keamanan. Kegiatan dilakukan didalam Taman Pandang Monas sehingga tak membuat macet jalanan.
"Sekitar 150 personel polisi diturunkan dalam menjaga aksi ini. Massa diimbau tertib dan menjaga aturan yang berlaku," kata Kapolsek Metro Gambir, Kompol Wiraga Dimas Tama. (OL-1)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Pemuda Katolik menggarisbawahi tentang kesatuan NKRI
Siti Zuhro mengungkapkan Pemilihan Umum 2024 merupakan pemilu yang paling berbahaya dan berpotensi mengancam masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Operasi Mantab Brata 2024 menjadi kegiatan antisipasi Polri saat pengumuman hasil Pemilu 2024.
Asep berpesan agar WBP yang telah mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan tekun, semangat, aktif dan produktif dalam program pembinaan kemandirian.
Limat narapidana kasus terorisme yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba menyampaikan ikrar setia NKRI
Dalam program Blusukan Online Warung NKRI Digital akan ada pelatihan-pelatihan atau kursus keterampilan di beberapa bidang usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved