Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GUBERNUR Papua Lukas Enembe menyebut sejarah bergabungnya Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah harga yang murah. Ia meminta kepada segenap warga Papua agar berhenti melakukan kekerasan dan berpikir ingin memerdekakan Papua dari Indonesia.
"Tidak sesederhana kita minta merdeka itu, kita NKRI, sudah memilih menjadi waga Indonesia. NKRI bukan harga murah bagi Papua," tutur Lukas seusai pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Kamis (29/8).
Lukas mengimbau kepada masyarakat di tanah Papua agar mengendalikan dan menahan diri. Bersama-sama menjaga Papua yang sudah dibangun dalam balutan NKRI.
"Abaikan pihak-pihak yang melakukan provokasi memisahkan diri dari NKRI Jaga keamanan Papua bersama-sama," tuturnya.
Baca juga: Polri Akui Kesulitan Komunikasi dengan Personel di Papua
Sebelumnya, Lukas sendiri sudah terjun langsung ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim) untuk meninjau masalah utama penyebab pecahnya demonstrasi di Papua. Namun kedatangannya bersama Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa ditolak oleh mahasiswa Papua di dalam asrama.
"Saya sampaikan bahwa masalah yang terjadi harus diselesaikan dari segi hukum tidak bisa main hakim sendiri. Harus dengan hukum yang jelas siapa yang bermasalah harus ditangkap," tuturnya.
Lukas juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pihak-pihak yang dinilai melakukan provokasi. Hal ini dilakukan untuk bisa meredam panasnya situasi di Papua. Ia juga meminta agar masalah yang terjadi bisa diselesaikan dengan kepala dingin.
"Kita sepakat bahwa penyelesaian masalah Papua tidak boleh dengan cara kekerasan. Ketersinggungan itu hal biasa namun solusinya tidak perlu dengan cara kekerasan," tuturnya. (OL-8)
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Pemuda Katolik menggarisbawahi tentang kesatuan NKRI
Siti Zuhro mengungkapkan Pemilihan Umum 2024 merupakan pemilu yang paling berbahaya dan berpotensi mengancam masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Operasi Mantab Brata 2024 menjadi kegiatan antisipasi Polri saat pengumuman hasil Pemilu 2024.
Asep berpesan agar WBP yang telah mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan tekun, semangat, aktif dan produktif dalam program pembinaan kemandirian.
Limat narapidana kasus terorisme yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba menyampaikan ikrar setia NKRI
Dalam program Blusukan Online Warung NKRI Digital akan ada pelatihan-pelatihan atau kursus keterampilan di beberapa bidang usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved