Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Tegaskan Independensi Hakim Baru Adies Kadir dalam Menangani Perkara PUU

Menjawab berbagai kritik dari kalangan ahli hukum tata negara soal integritas MK, Suhartoyo menegaskan, lembaga tersebut secara konsisten menjaga marwah dan independensinya.

2 Warga Gugat Syarat Partai Politik untuk Calon DPR-DPRD ke Mahkamah Konstitusi

Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Prabowo akan Saksikan Pengambilan Sumpah Adies Kadir Jadi Hakim MK

Presiden Prabowo akan menyaksikan pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara

Di Akhir Jabatan, Arief Hidayat Tekankan Etika dan Batas Kekuasaan Hakim Konstitusi

Arief Hidayat resmi pensiun dari MK. Dalam pidato purnabakti, ia mengingatkan bahwa kekuasaan, jabatan, dan karier hakim konstitusi memiliki batas.

Arief Hidayat Pensiun dari MK, Ingatkan Bahaya Jika Mahkamah 'Teraniaya'

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku tak sedih memasuki masa purnabakti. Ia justru mengingatkan bahaya jika Mahkamah Konstitusi teraniaya.

MK Kembali Tolak Gugatan Nikah Beda Agama, Tegaskan Konsistensi Konstitusional

Hingga saat ini, MK mengaku belum memiliki alasan kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian hukumnya terkait aturan pernikahan di Indonesia.

ICW Nilai Pemilihan Hakim MK Kali Ini Nodai Meritokrasi

Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.

Bahlil Pastikan Adies Kadir Bukan Lagi Pengurus Golkar

Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.

Pemilihan Adies Kadir Sebagai Hakim MK Dinilai akan Pengaruhi Penanganan Uji KUHAP-KUHP

Amnesty International Indonesia mendesak agar ke depan mekanisme pemilihan hakim MK benar-benar menjamin integritas, independensi, serta kapasitas calon hakim.

 Pencalonan Adies Kadir Jadi Hakim MK, I Dewa Gede Palguna : Beginikah Cara Merekrut Calon Negarawan yang Jujur?

I Dewa Gede Palguna yang merupakan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merespons kekhawatiran pencalonan Adies Kadir jadi Hakim MK.

Adies Kadir Jadi Hakim MK, Pengamat Persoalkan Independensi 

DOSEN Hukum Tata Negara Herdiansyah Hamzah menilai pencalonan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir jadi hakim MK dapat menimbulkan persoalan independensi Mahkamah Konstitusi

Adies Kadir Jadi Hakim MK, Pengamat Ingatkan Bahaya Konflik Kepentingan

penetapan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim MK usulan DPR, memperparah masalah independensi dan memicu konflik kepentingan

Berbekal Gelar Profesor, Adies Kadir Resmi Jadi 'Utusan' DPR di Mahkamah Konstitusi

Pencalonan Adies dipastikan telah melewati mekanisme dan ketentuan yang berlaku di parlemen.

Penunjukan Mendadak Hakim MK oleh DPR Dinilai Cacat Konstitusi

DPR salah kaprah dalam memaknai kewenangannya mengajukan hakim konstitusi.

Sarmuji Sebut Adies Kadir Mengundurkan Diri dari Golkar

Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.

Pemerintah Siap Jelaskan dan Hadapi Gugatan KUHP dan KUHAP di MK

Pemerintah juga telah menyiapkan tim ahli untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik maupun di hadapan MK terkait materi yang digugat.

Pasal “Karet” KUHP Digugat Lagi, Mahasiswa Nilai Ancam Ruang Kritik dan Aksi Demokratis

Berlakunya Pasal 232 dan Pasal 233 KUHP justru menimbulkan rasa takut dan keraguan untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).

DPR Sebut Putusan MK Perkuat Perlindungan bagi Wartawan

MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.

Polri Hormati Putusan MK soal Penempatan Anggota di Jabatan ASN

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia