Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini tak kunjung membentuk Mahkamah Kehormatan MK. Padahal, ada sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.
Hasan menilai, jika kemajuan zaman dan teknologi informasi sudah bergerak cepat, maka pemimpin muda bisa lebih adaptif.
PENGAMAT politik, Ray Rangkuti mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak merevisi PKPU terkait batasan minimal usia capres-cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi
Putusan itu dinilai menjadi pintu masuk anak muda bisa ikut pilpres
Narasi politik dinasti jangan menghambat anak-anak untuk memberikan yang terbaik bagi negerinya.
Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia maksimal calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres) 70 tahun.
Mahkamah Agung (MA) bakal menggelar putusan gugatan batas usia 70 tahun untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Vonis dibacakan Senin (23/10).
Di tengah pro dan kontra, Juhaidy Rizaldy menilai positif putusan MK
Guspardi Gaus menegaskan bahwa diperlukannya pembahasan lebih lanjut mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikonsultasikan di DPR.
Said mengimbau agar MK di masa mendatang dapat selalu mengedepankan kemaslahatan bangsa dan negara
Pakar Hukum Tata Negara Titi Anggraini meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak permohonan batas usia maksimal 70 tahun sebagai syarat capres cawapres di Pilpres 2024.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) belum bisa bekerja maksimal
PAKAR hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto, hal tersebut merupakan cara instan
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang putusan terkait syarat capres cawapres dalam UU Pemilu, khususnya batas usia pada Senin (23/10) mendatang.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku lima hakim konstitusi.
BERBEDA dengan koalisi lain, hingga kini Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih belum memiliki sosok pendamping alias calon wakil presiden untuk mengarungi Pemilu 2024.
Rampai Nusantara menilai keputusan ini sangat strategis mendukung partisipasi politik anak muda untuk demokrasi yang lebih baik lagi.
Titi Anggraini menilai KPU tidak profesional dalam menerapkan tertib hukum terkait putusan MK.
MK mengundang polemik setelah memutus gugatan permohonan penurunan usia minimal capres-cawapres di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
PERDEBATAN Putusan MK No 90/PUU/2023 yang memutuskan capres dan cawapres berumur 40 tahun kecuali telah memiliki pengalaman menjadi kepala daerah tidak kunjung usai.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved