Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengundang polemik setelah memutus gugatan permohonan penurunan usia minimal capres-cawapres di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Hal itu menjadi perbincangan lantaran salah satu yang disoroti adalah permohonan gugatan dan putusan yang terkesan tergesa-gesa. Di samping juga adanya perubahan amar putusan.
Politisi PDIP Masinton Pasaribu menganalisa adanya skenario pelanggengan kekuasaan yang terjadi. Ia melihat ini adalah terusan setelah adanya beberapa skenario terdahulu yang berhasil ditepis publik.
Baca juga : Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia Meminta MK Dievaluasi Pasca-putusan 90/PUU/2023
“Saya membaca ada skenario besar untuk melanggengkan kekuasaan. Siapa yang menggunakan politik kekuasaan, atau yang disebut kaum oligarki? Pada situasi covid-19, sempat muncul ada skenario memperpanjang periode masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Lalu ditolak masyarakat. Kemudian ada skenario pemilu ditunda, itu pun ditolak masyarakat. Skenario berikutnya, ini fatal. Menentang semangat reformasi dan demokrasi. Ada skenario jahat yang menggunakan institusi hukum negara, lewat MK untuk meloloskan skenario politik kekuasaan,” kata Masinton saat hadir dalam program HotRoom Metro TV, episode MK, Alat Politik Kekuasaan? pada Rabu, (18/10).
Baca juga : Amien Rais Kritisi Putusan MK
Sementara itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengungkapkan argumentasinya, sebenarnya yang dipermasalahkan bukanlah mengenai substansi gugatan batasan usia. Melainkan waktu pengajuan dan putusan MK.
Hal ini, menurut Feri, cuma menguntungkan satu nama dengan kriteria yang sesuai dengan permohonan gugatan yang diputuskan MK, yakni Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.
“Ada masalah dalam putusan MK ini. Walau putusan bermasalah, tetapi amar berlaku. Namun publik harus tahu, ini masalah besar. Siapa yang diuntungkan dari putusan ini? Ketua MK adalah paman dari Gibran, Ketua PSI yang mengajukan permohonan batasan usia capres-cawapres ke MK, adik Gibran. Yang mengajukan permohonan soal syarat sudah berpengalaman sebagai kepala daerah untuk maju capres-cawapres, fan Gibran. Pemerintah saat ini (presiden), ayahnya Gibran. Siapa yang diuntungkan dalam hal ini, ya Gibran. Hanya dia satu-satunya yang punya profil usia di bawah 40 tahun dan punya kekuasaan (Walikota Solo). Dia yang bisa maju,” beber Feri.
Hakim MK periode 2003-2009 Maruarar Siahaan berpendapat amar putusan MK memang sudah final. Tapi, menurutnya publik juga berhak menentang putusan amar MK yang dinilai cacat. Maruarar menilai ada masalah dalam putusan MK terkait batasan usia dengan syarat pernah menjabat kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres.
Ia menganggap amar tersebut melanggar konstitusi karena hanya membatasi yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah saja yang bisa maju.
“Yang bisa menentang itu ya rakyat sendiri. Kalau itu (amar putusan MK) dipakai, caranya ya rakyat tidak datang ke pemilu. Civil disobedience," ujarnya. (Z-8)
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved