Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Jika tidak, lima daerah tersebut dikhawatirkan akan mengalami kendala dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan Pilkada nantinya.
Lima daerah itu adalah Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Pangkajene Kepulauan
Fakta menunjukkan calon kepala daerah yang berstatus eks koruptor selalu terpilih kembali. Setelah itu, mereka melakukan kesalahan yang sama.
"Batas maksimal 60 itu terlalu tua. Kita menghadapi bonus demografi besar. Sebagian besar ada di pedesaan."
KPU memandang bahwa perlu ada revisi UU Pilkada untuk mengakomodasi keinginan KPU terkait pelarangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta setiap rapat koordinasi melibatkan seluruh jajaran, termasuk dari KPU.
Hal itu untuk mengakhiri polemik pembiayaan dari APBD yang kerap menghambat proses pesta demokrasi di daerah.
KPU mengusulkan biaya penyelenggaraan pilkada ke depannya dianggarkan melalui APBN, bukan diambil dari APBD.
Hal itu ditegaskannya merespons adanya wacana pelantikan presiden dan wapres terpilih yang ingin dimajukan.
Dalam rancangan PKPU tersebut, Penyelenggara Pemilu melarang pelaku perbuatan tercela untuk mencalonkan diri di kontestasi pilkada.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI segera mengajukan jadwal rapat konsultasi untuk pembahasan rancangan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah.
Hari ini, Selasa (1/10), adalah batas waktu penandatanganan NPHD di 270 daerah yang akan menggelar Pilkada 2020.
Supaya nanti kalau ada pengajuan judicial review ke MK, itu tidak menghambat waktu tahapantahapan
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak untuk kali keempat akan berlangsung pada 23 September 2020
KETUA KPU Arief Budiman mengingatkan Pilkada 2020 jangan sampai terganggu jika terjadi keterlambatan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran pilkada.
Komitmen parpol untuk tidak mengikutsertakan eks koruptor dalam pilkada belum bisa dipastikan betul-betul dijalankan lantaran belum terwujud dalam peraturan perundangan.
Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengatakan, temuan menyangkut perjalanan dinas pada umumnya karena kekeliruan penerapan standar.
Sebanyak 18 daerah belum menyerahkan total usulan penganggaran pilkada atau naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020.
Dana sebesar Rp10,9 triliun tersebut untuk 252 daerah dari 270 daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik provinsi dan kabupaten/kota.
Launching yang digelar nanti sebagai tanda bahwa KPU pusat maupun KPU di daerah-daerah akan mulai fokus kembali mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved