Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK siap memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap yang menjerat Komisioner KPU.
Bawaslu tetap menghormati segala proses yang tengah dilakukan KPK dalam menindaklanjuti dugaan kasus korupsi tersebut dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Kalau nomor urut berikutnya nomor 8 itu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dulu dia Ketua KPU Provinsi Bali, sekarang dia Anggota Bawaslu Bali," kata Ketua KPU Arief Budiman
LPSK berharap munculnya 'justice collaborator' dalam kasus dugaan suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan tim akan bergerak berbekal izin Dewas. Meski begitu, Ali enggan merinci detail lokasi untuk kepentingan penyidikan.
Kasus ini menjadi ujian bagi KPK apakah lembaga antirasywah ini masih efektif memberantas korupsi.
Upaya pengusutan kasus tersebut pasti tidak akan mudah. Khususnya karena diduga melibatkan elite-elite partai dengan peraih suarah terbanyak di pemilu 2019, PDIP.
PDIP meminta agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR di Dapil Sumsel 1
Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan bahwa nantinya keputusan DKPP akan sangat menentukan langkah selanjutnya bagi KPU. Khusunya sebagai penentu status status Wahyu di KPU.
Menurut Syamsul, korupsi yang dilakukan WS menunjukkan persekongkolan jahat yang mempermalukan pribadi dan institusinya.
Kabid Penerangan Masyarakar Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono menyebut pemeriksaan terhadap tim penyidik KPK yang masuk ke Kompleks PTIK sudah sesuai prosedur.
Arief membenarkan bahwa surat permohonan dari PDIP tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen PDIP.
Menurut Riezky perkara suap yang dialakukan koleganya, Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan di luar pengetahuannya.
Proses pemberhentian sementara atau tetap itu harus dengan SK presiden
Jumat pagi ini KPU menggelar rapat pleno soal status anggota KPU Wahyu Setiawan, sekaligus membahas beberapa hal pasca OTT.
Saan mengatakan bahwa aturan PAW dalam UU Pemilu tersebut sudah baku sehingga kalau parpol tidak menghendaki seorang menjadi pengganti, ada mekanisme internalnya.
Tidak ada keramaian atau peningkatan pengamanan. Baik di luar atau di dalam gedung KPU.
Ia berharap kasus yang menimpa KPU tidak akan berdampak pada persiapan Pilkada 2020
"ICW mendorong KPK untuk menggali adakah oknum PDIP yang berperan atau terlibat dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) tersebut yang berujung pada terjadinya praktik suap,"
Wahyu mengaku akan menghormati proses hukum KPK dan meminta maaf kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved